Ekonom nilai disiplin fiskal kunci jaga kepercayaan pasar

1 jam yang lalu 3

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz menilai disiplin fiskal dan kualitas eksekusi kebijakan menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia.

Menurut dia, keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia memberikan sentimen positif terhadap aset domestik, terutama nilai tukar rupiah, di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya tensi geopolitik.

“Kalau melihat analisis S&P, yang menjadi perhatian bukan lagi arah kebijakannya, tetapi lebih pada eksekusi kebijakan tersebut,” kata Faiz usai Media Luncheon HUT ke-70 Danamon di Jakarta, Selasa.

S&P Global Ratings pada Senin (13/7) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil.

Faiz menyebut afirmasi tersebut menunjukkan transformasi kebijakan Indonesia mendapat penilaian positif, tetapi keberlanjutan sentimen itu bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan program secara konsisten dan tetap berada dalam koridor kehati-hatian.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus memastikan kebijakan belanja didukung penerimaan negara yang memadai.

“Mempertahankan disiplin fiskal sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Batas-batas koridor yang diperhatikan lembaga pemeringkat harus menjadi peringatan agar pemerintah tetap pruden dalam menjalankan kebijakan,” tutur dia.

Faiz menilai pelebaran defisit dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja.

Namun, pemerintah perlu mewaspadai risiko penerimaan negara yang lebih rendah dari target apabila perekonomian global melemah dan pengumpulan pajak domestik tidak sesuai perkiraan.

Risiko tersebut, lanjutnya, dapat memicu rasionalisasi belanja sehingga mengurangi kemampuan fiskal dalam menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.

“Pemerintah perlu memastikan penerimaan pajak dan penerimaan negara sesuai target baru sehingga belanja untuk mendorong pertumbuhan pada semester kedua tetap dapat dijalankan,” ucapnya.

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, lebih lebar dibandingkan target awal APBN sebesar 2,68 persen.

Proyeksi tersebut antara lain dipengaruhi realisasi belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu.

Sementara itu, realisasi defisit sepanjang semester I 2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Pemerintah menyatakan posisi tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali.

S&P memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5,1 persen pada 2026 dan tetap berada di kisaran lima persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Lembaga tersebut juga memperkirakan pemerintah mempertahankan batas defisit tiga persen terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal.

Pemerintah menyatakan akan memperkuat kualitas dan kepastian implementasi kebijakan. S&P menilai peluang kenaikan peringkat dapat terbuka apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal, termasuk peningkatan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Lebih lanjut, Faiz menilai bauran kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar tidak dapat hanya bertumpu pada langkah moneter. Kebijakan fiskal, tata kelola, dan pelaksanaan program transformasi juga perlu berjalan selaras.

Ia menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat secara struktural, sedangkan sejumlah gangguan yang muncul dalam masa transisi kebijakan cenderung bersifat siklikal.

"S&P juga sudah mengeluarkan analisanya dan menyampaikan bahwa distorsi-distorsi kebijakan dan sentimen negatif ini sifatnya siklikal, tapi secara struktural Indonesia itu masih cukup kuat. Dan itu memberikan support positif juga untuk domestik aset," ungkap Faiz.

Karena itu, ia menekankan pemerintah perlu menjaga kredibilitas APBN, mengoptimalkan penerimaan, dan memastikan belanja produktif terlaksana secara efektif agar afirmasi peringkat kredit dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya