Walhi Nilai Pemerintah Ubah Papua Jadi Hamparan Sawit demi Target Ekonomi Ekonomi 8 Persen

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen pada 2029.

Walhi menilai target tersebut berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam dan mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Nasional, Patria Rizky Ananda mengatakan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus mendorong investasi dan ekspansi usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Menterian Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa sektor swasta itu menyumbang 90 persen aktivitas ekonomi nasional. Untuk menuju ke delapan persen, pemerintah itu akan mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha,” ujarnya dalam konferensi pers Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertajuk Selamatkan Ruang Hidup, Wujudkan Keadilan Ekologis Pulihkan Indonesia di Jakarta, pada Jumat (5/6/2026).

Menurut Patria, kebijakan tersebut berpotensi memperluas industri ekstraktif, mulai dari perkebunan sawit hingga hilirisasi tambang mineral kritis.

Dia menyoroti dampak yang sudah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri dan tambang. Salah satunya terjadi di Pulau Obi, Maluku Utara, di mana nelayan harus melaut lebih jauh akibat aktivitas industri nikel.

“Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, petani, nelayan, masyarakat adat, yang sering kali terdampak negatif dari aktivitas sektor swasta tersebut?,” ucapnya.

"Nelayan itu sudah harus melaut lebih jauh dari tempat mereka biasanya melaut. Padahal perahu mereka itu mesinnya kecil, jadi mereka nggak bisa melaut lebih jauh," lanjutnya.

Patria juga mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selama ini berjalan beriringan dengan kenaikan emisi karbon nasional.

Berdasarkan data yang dia sampaikan, emisi Indonesia pada 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sektor energi, industri, transportasi, dan eksploitasi bahan bakar.

Walhi mendorong pemerintah memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat luas, bukan hanya korporasi besar.

“Masyarakat, kelompok rentan, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mereka yang tinggal di pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil itu mereka harus merasakan juga manfaatnya. Jangan sampai ruang hidup mereka direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi itu,” tegas Patria.