Pengamat: Pidato Presiden di DPR jadi arah kemandirian ekonomi RI

2 minggu yang lalu 30

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya