PBNU Segera Alihkan Saham Perusahaan Pengelola Tambang kepada Perkumpulan NU

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Amin Said Husni, menyampaikan bahwa PBNU tengah memproses pengalihan kepemilikan saham Koperasi BUMNU pada perusahaan yang mengelola konsesi tambang kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Muktamar Ke-35 NU.

"Yang pertama mengenai pengalihan kepemilikan saham koperasi di PT yang diberi mandat oleh PBNU untuk mengelola konsesi tambang," kata Kiai Amin kepada NU Online usai Rapat Harian Tanfidziyah di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Amin Said menjelaskan, proses pengalihan tersebut akan difinalisasi melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 sesuai ketentuan anggaran dasar koperasi.

"Di situ akan diputuskan secara formal mengenai pengalihan saham koperasi kepada perkumpulan. Sehingga nanti saham perusahaan yang mengelola tambang milik PBNU sepenuhnya menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama," jelasnya.

Selain itu, PBNU juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BUMNU. Menurut Kiai Amin, PT BUMNU selama ini merupakan perusahaan yang mendapat mandat dari PBNU untuk mengelola konsesi tambang.

"Waktu pelaksanaannya akan segera ditentukan untuk memutuskan perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh keputusan tersebut tidak akan mengganggu proses perizinan pengelolaan konsesi tambang yang saat ini masih berjalan.

Lima calon lokasi Muktamar

Selain membahas pengalihan saham, rapat harian PBNU juga menindaklanjuti rekomendasi Munas-Konbes terkait calon lokasi Muktamar Ke-35 NU.

Kiai Amin mengatakan, terdapat lima provinsi yang diusulkan sebagai calon tuan rumah Muktamar. Tim survei akan meninjau sejumlah pondok pesantren yang diusulkan sebagai lokasi penyelenggaraan.

Lokasi yang akan disurvei meliputi Pondok Pesantren Syekh Al-Falah di Padang, Sumatra Barat; Pondok Pesantren Al-Hamid dan Pondok Pesantren Daarurrahman di Jakarta; Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, dan Pondok Pesantren Kempek di Cirebon, Jawa Barat; serta Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.

"Ada juga kemungkinan Pondok Pesantren Tambakberas, dengan catatan Tambakberas akan disurvei untuk lokasi pembukaan Muktamar. Kemudian yang kelima ada Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu di Lombok. Itu merupakan lokasi yang kelima," jelasnya.

Menurut Kiai Amin, tim survei dijadwalkan mulai bekerja pada Sabtu dan Ahad (4–5/7/2026). Hasil survei tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/7/2026).

"Insyaallah, pada rapat harian Syuriyah-Tanfidziyah tanggal 7 Juli itu sudah bisa diputuskan mengenai lokasi Muktamar yang final," katanya.