Partai Palestina Raih Lonjakan Kursi, Netanyahu Terancam Kehilangan Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Partai-partai yang mewakili warga keturunan Palestina di Israel mencatat lonjakan dukungan dalam pemilu parlemen Israel. Hasil hitung cepat atau exit poll menunjukkan, perolehan mereka berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan baru sekaligus menghambat upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempertahankan kekuasaan.

Warga Palestina tersebut merupakan bagian yang tak pergi dari wilayah mereka saat pembersihan etnis pada 1948. Meski mendapat diskriminasi dan diperlakukan sebagai warga kelas dua, jumlah mereka secara politik substansial.

Laporan Middle East Eye pada Selasa (27/10/2026) menyebutkan, partai-partai Arab diproyeksikan meraih total 17 kursi, dengan kemungkinan mencapai 18 kursi di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 anggota. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan 10 kursi yang mereka kuasai saat ini.

Sementara itu, blok partai pendukung Netanyahu diperkirakan memperoleh 50 kursi. Blok oposisi yang dipimpin mantan petinggi militer Gadi Eisenkot diproyeksikan meraih 52 hingga 53 kursi.

Dengan demikian, tidak ada satu pun blok yang langsung mencapai ambang mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan. Kondisi ini menempatkan partai-partai Arab pada posisi strategis dalam negosiasi politik pascapemilu.

Suara warga Palestina jadi penentu

Lonjakan suara partai-partai Arab menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam pemilu Israel kali ini. Dukungan tersebut membuka peluang bagi mereka untuk memperbesar pengaruh politik di tengah persaingan dua kubu utama yang sama-sama gagal mengamankan mayoritas.

Menurut laporan Al-Monitor, aliansi Joint List diproyeksikan meraih 11 kursi, sedangkan partai Islam Ra'am diperkirakan memperoleh tujuh kursi berdasarkan proyeksi lembaga penyiaran KAN.

Pemimpin partai Ta'al, Ahmad Tibi, menyebut pencapaian partai-partai Arab sebagai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan, kubunya akan menyampaikan tuntutan politik kepada kelompok oposisi.

"Kami mengulurkan tangan untuk perubahan," kata Tibi, sebagaimana dikutip Al-Monitor.

Ketua Joint List Yousef Jabareen juga menyampaikan harapan agar pemerintahan yang selama ini memicu perang tidak dapat melanjutkan kekuasaannya.

Pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, mengatakan partainya ingin mengubah perolehan kursi tersebut menjadi kenyataan politik baru di Israel. Dia juga mengungkapkan sejumlah partai Israel telah menghubunginya setelah hasil hitung cepat diumumkan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa suara partai-partai Arab bukan sekadar tambahan dalam persaingan elektoral. Dukungan mereka berpotensi menentukan arah negosiasi pembentukan pemerintahan berikutnya.

Bagi Netanyahu, hasil hitung cepat tersebut menjadi pukulan politik. Blok sayap kanan dan religius yang dipimpinnya diproyeksikan turun dari 64 kursi yang dikuasai dalam parlemen saat ini menjadi sekitar 50 kursi.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memang diperkirakan tetap menjadi partai tunggal dengan perolehan kursi terbesar, yakni 24–25 kursi. Namun, keunggulan tersebut tidak otomatis menjamin Netanyahu mampu mempertahankan jabatan perdana menteri.

Dalam sistem parlementer Israel, kemampuan membangun koalisi menjadi faktor penentu pembentukan pemerintahan. Karena itu, perolehan kursi gabungan setiap blok lebih menentukan dibandingkan kemenangan satu partai secara individual.

Eisenkot menyatakan hasil awal tersebut menunjukkan hilangnya kepercayaan terhadap Netanyahu.

"Jika ini merupakan hasil akhir, ini adalah kemenangan bagi mayoritas Zionis yang berorientasi pada kepentingan negara di Israel," kata Eisenkot dalam pernyataan yang dikutip Al-Monitor.

Dia berjanji akan berupaya mengganti pemerintahan Netanyahu.

Meski demikian, kemenangan oposisi belum terjamin. Blok Eisenkot juga belum memiliki cukup kursi untuk mencapai mayoritas tanpa dukungan tambahan dari partai-partai lain.

Negosiasi koalisi berpotensi alot

Besarnya perolehan suara partai-partai Arab belum tentu langsung menghasilkan perubahan pemerintahan. Persoalannya, hubungan antara partai-partai Arab dan sejumlah kelompok oposisi Israel masih diwarnai perbedaan politik.

Pembentukan koalisi akan bergantung pada kesediaan setiap partai berkompromi untuk mengamankan dukungan mayoritas di Knesset.

Presiden Israel biasanya menunjuk tokoh yang dinilai paling berpeluang membentuk pemerintahan berdasarkan hasil pemilu dan rekomendasi partai-partai terpilih. Proses tersebut dapat membuka jalan bagi negosiasi yang berlangsung berlarut-larut apabila tidak ada blok yang mampu mengamankan dukungan mayoritas.

Hasil resmi pemilu masih harus menunggu penghitungan suara. Karena itu, proyeksi exit poll belum dapat diperlakukan sebagai hasil akhir.

Namun, satu hal mulai terlihat: Netanyahu menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan kekuasaan, sementara partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel berpeluang memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah politik negara tersebut.