Ketua DPR RI Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Hadapi Ancaman Karhutla di Riau

Jakarta, NU Online 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah tersebut dinilai penting mengingat prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berpotensi memperburuk risiko kebakaran.

Menurut Puan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan.

"Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas," ujar Puan dikutip NU Online, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menyediakan ruang perlindungan udara bersih di kawasan permukiman padat penduduk, lingkungan sekolah, maupun fasilitas layanan masyarakat seperti posyandu. Fasilitas tersebut, kata dia, harus dilengkapi sistem penyaringan udara yang memadai agar dapat melindungi warga dari paparan asap.

Selain itu, Puan menekankan pentingnya penerapan mekanisme respons cepat ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla. Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta segera memberikan panduan kepada masyarakat mengenai aktivitas yang aman dilakukan berdasarkan kondisi pencemaran udara.

“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” kata dia.

Puan mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan yang membahayakan masyarakat. Karena itu, aspek layanan kesehatan harus menjadi bagian utama dari strategi mitigasi.

Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat tidak terbebani biaya pengobatan akibat penyakit yang muncul karena paparan asap. Menurutnya, perlindungan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan perlu dioptimalkan bagi warga yang terdampak.

Puan juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga layanan kesehatan bergerak di wilayah rawan.

"Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia," ucap Puan.

Ia turut meminta dukungan sarana evakuasi medis bagi daerah yang sulit dijangkau ketika kabut asap mengganggu akses transportasi darat. Di sisi lain, kapasitas pemadaman kebakaran juga perlu diperkuat melalui penambahan armada dan infrastruktur pendukung.

"Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing," terangnya.

Selain aspek kesehatan, Puan menyoroti dampak ekonomi yang kerap dirasakan masyarakat saat karhutla terjadi. Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema bantuan bagi pelaku usaha kecil yang mengalami gangguan usaha akibat bencana tersebut.

Upaya pemulihan pascabencana, baik terhadap lahan maupun infrastruktur yang terdampak kebakaran, juga dinilai harus menjadi bagian dari agenda penanganan pemerintah.

Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, Puan meminta pemerintah daerah membuka sistem pelaporan yang mudah diakses warga. Kanal tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan darurat masyarakat dengan dinas kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” kata dia.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul meningkatnya luasan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total area yang terdampak karhutla di provinsi itu selama periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026 mencapai 15.031,58 hektare.

​​​​​​​Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau sebelumnya melaporkan bahwa 11 kabupaten dan kota di wilayah tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.