Gubernur NTB: APBD-P 2026 difokuskan Sade hingga penguatan ekonomi

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa APBD-Perubahan tahun 2026 difokuskan pada sejumlah agenda strategis daerah mulai pemulihan rekonstruksi Dusun Adat Sade hingga penguatan ekonomi.

Dalam rapat paripurna DPRD NTB, terkait KUA-PPAS APBD 2026 di Mataram, Jumat, Iqbal mengatakan perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan perubahan RKPD 2026 serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun.

Menurutnya, salah satu dinamika besar yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah bencana gempa bumi yang mengguncang NTT.

NTB, kata Iqbal, sebagai wilayah yang secara geografis paling dekat dengan NTT, bergerak cepat memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat terdampak.

"NTB selaku wilayah geografis paling dekat dengan NTT hadir di saat-saat pertama, sigap memberikan bantuan dan dukungan sebagai wujud rasa persaudaraan dan solidaritas bersama," ujarnya.

Ia bahkan bersama Gubernur Bali turun langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral. Perhatian pemerintah dan masyarakat NTB mendapat apresiasi dari pemda maupun masyarakat NTT.

Belum selesai bencana di NTT, NTB kembali menghadapi musibah kebakaran di Desa Wisata Sade, Lombok Tengah. Iqbal menjelaskan Pemprov bersama Pemkab Lombok Tengah dan masyarakat menyiapkan tiga langkah utama rehabilitasi dan rekonstruksi Sade.

Langkah pertama, menyiapkan rumah pengganti bagi masyarakat terdampak. Pemerintah akan memanfaatkan 40 rumah yang sebelumnya telah dibangun Kemenpar dan belum digunakan. Selain itu, pemerintah menyiapkan 35 rumah tambahan dari sumber pembiayaan yang tidak mengikat dan bukan berasal dari APBD.

"Insya Allah akan kita bangunkan 35 rumah lagi dari sumber-sumber yang tidak mengikat, bukan dari APBD," kata Iqbal.

Langkah kedua, membangun museum seni permanen di kawasan Sade. Museum tersebut nantinya akan mendokumentasikan Sade dari masa lalu, kondisi sebelum dan saat kebakaran, hingga fase pasca-kebakaran. Sejumlah benda bersejarah yang masih tersisa juga akan ditampilkan.

Museum itu juga dirancang dilengkapi ruang pertunjukan sehingga kesenian tradisional seperti gamelan dan peresean dapat kembali ditampilkan. Museum tersebut ditargetkan selesai sebelum Oktober sehingga aktivitas kunjungan wisatawan ke Sade bisa kembali berjalan.

Langkah ketiga melakukan rekonstruksi kawasan Sade secara komprehensif. Rekonstruksi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena Sade bukan sekadar permukiman biasa, melainkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Pemerintah menggandeng sejumlah pihak, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia, Unram, dan ITB.

"Kita akan jadikan ini sebagai laboratorium rekonstruksi bangunan adat," katanya.

Menurutnya, pembangunan kembali Sade harus mempertahankan bentuk dan karakter aslinya, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan, antara lain sistem drainase, sprinkler, sanitasi, serta aspek keamanan bangunan.

"Yang akan kita rekonstruksi ini bukan bangunan biasa, karena ini bangunan sejarah, bangunan budaya, bangunan adat," tegas Iqbal.

Iqbal juga memastikan proses rekonstruksi melibatkan masyarakat. Pemerintah berperan memberikan dukungan, fasilitasi, serta membuka komunikasi dengan kontraktor maupun para donatur. Termasuk, pengelolaan bantuan pemulihan Sade dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Iqbal juga menyinggung upaya NTB memperkuat posisi sebagai daerah yang memiliki peran strategis dalam sektor pertanian nasional. NTB mendapat kepercayaan untuk menjadi pusat pengembangan dan suplai benih bawang putih nasional.

Menurutnya, pembangunan NTB tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal, tetapi juga membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu diharapkan mampu memperluas investasi, pengembangan ekonomi, sekaligus peningkatan SDM.

Iqbal menyebutkan struktur APBD-P mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dalam APBD-P dianggarkan sekitar Rp5,62 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp6,52 triliun, meningkat sekitar Rp319 miliar dari APBD murni 2026 Rp5,733 triliun. Kenaikan belanja tersebut mencapai sekitar 5,56 persen.

Untuk pembiayaan, APBD-P mencatat defisit sekitar Rp369 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA Rp431 miliar, serta pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp61 miliar.

Iqbal berharap pembahasan dan kesepakatan APBD-P antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

"Semoga kesepakatan ini membawa keberhasilan untuk pembangunan NTB," katanya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Hadir Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri, seluruh anggota DPRD NTB, serta jajaran Forkopimda.