Erdogan Beri Jawaban Menohok Soal Batas Maritim, Mesir dan Teluk Berpihak ke Yunani

JAKARTA -- Persaingan geopolitik di Mediterania Timur memasuki babak baru setelah Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain bergabung dengan Yunani untuk menentang kesepakatan batas laut antara Turki dan Libya. Dukungan tiga negara Arab tersebut memperluas tekanan diplomatik terhadap Ankara, tetapi perkembangan terbaru justru memperlihatkan bahwa Turki masih mampu memperkuat posisinya melalui Libya dan membuka peluang kerja sama strategis dengan Mesir.

Reuters pada Selasa (27/10/2026) melaporkan bahwa Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mendukung keberatan Yunani terhadap perjanjian maritim Turki-Libya yang pertama kali ditandatangani pada 2019. Sikap tersebut dituangkan dalam deklarasi bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga melibatkan Republik Siprus dan Uni Eropa, menyusul keputusan parlemen Libya timur menyetujui perjanjian tersebut.

Para penandatangan deklarasi menilai kesepakatan Ankara dan Tripoli berpotensi mengabaikan hak maritim negara lain serta mengganggu prinsip penentuan batas laut berdasarkan hukum internasional. Mereka juga memperingatkan bahwa pengesahan perjanjian tersebut dapat meningkatkan ketegangan di kawasan yang menjadi pusat persaingan energi, pelayaran, dan pengaruh militer.

Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis menyampaikan pernyataan bersama tersebut di PBB pada Senin (26/10/2026), dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak negara-negara pesisir. Athena berpendapat kesepakatan bilateral tidak dapat digunakan untuk menentukan yurisdiksi laut dengan mengabaikan kepentingan negara ketiga yang memiliki klaim di wilayah yang sama.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak keberatan tersebut dan menegaskan bahwa Ankara tetap mempertahankan kesepakatan maritimnya dengan Libya. Pemerintah Turki menyatakan perjanjian itu bertujuan melindungi hak kedua negara, bukan merampas wilayah atau kepentingan maritim pihak lain.

Perkembangan ini memperlihatkan betapa rumitnya peta hubungan internasional di Mediterania Timur karena negara-negara yang berbeda posisi dalam sengketa maritim tetap dapat menjalin hubungan ekonomi dan militer. Mesir, misalnya, mendukung Yunani dalam persoalan batas laut, tetapi pada saat bersamaan memperkuat kerja sama keamanan dengan Turki.

Enam Pihak Bersatu Menolak Kesepakatan Turki-Libya

Deklarasi bersama di PBB pada 26 Oktober menjadi perkembangan penting karena memperluas penentangan terhadap perjanjian maritim Ankara dan Tripoli. Pernyataan tersebut melibatkan Yunani, Republik Siprus, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Uni Eropa sebagai organisasi regional.

Menurut laporan surat kabar Yunani Kathimerini, para pihak menilai pengesahan memorandum Turki-Libya dapat melemahkan prinsip penentuan batas laut melalui perundingan yang menghormati hak seluruh negara terkait. Mereka juga mengingatkan bahwa perjanjian antara dua negara tidak dapat secara otomatis membatasi hak maritim negara lain yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Gerapetritis menegaskan posisi Athena bahwa pulau-pulau Yunani mempunyai hak maritim yang harus diperhitungkan berdasarkan hukum laut internasional. Dalam pandangan pemerintah Yunani, hak tersebut mencakup wilayah yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan menjadi rumit karena Turki dan Yunani mempunyai penafsiran berbeda mengenai pengaruh pulau terhadap pembagian wilayah laut. Yunani menekankan hak maritim pulau seperti Kreta, sedangkan Turki meminta agar penetapan batas turut mempertimbangkan panjang garis pantai daratan utama serta prinsip keadilan geografis.

Perbedaan pandangan tersebut menjadikan kesepakatan Turki-Libya sangat sensitif karena wilayah yang diatur bersinggungan dengan klaim maritim Yunani. Athena berpendapat perjanjian itu mengabaikan keberadaan pulau-pulau Yunani yang terletak di antara kawasan pesisir Turki dan Libya.

Pemerintah Yunani menyatakan memorandum Ankara-Tripoli tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat negara-negara di luar perjanjian. Sebaliknya, Turki mempertahankan bahwa kesepakatan tersebut memiliki dasar hukum dan mencerminkan pembagian wilayah laut yang dianggap lebih adil.

Perselisihan itu belum memperoleh penyelesaian melalui keputusan pengadilan internasional yang mengikat seluruh pihak terkait. Karena itu, kedua kubu masih mempertahankan posisi hukum dan diplomatik masing-masing sambil berupaya memperoleh dukungan negara lain.

Dukungan Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memperluas dimensi sengketa karena persoalan yang semula didominasi Turki, Yunani, Siprus, dan Libya kini melibatkan kepentingan diplomatik negara-negara Arab. Namun, pernyataan bersama tersebut belum menunjukkan pembentukan aliansi militer baru yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi Ankara.

Libya Timur Berbalik Mendukung Turki

Perkembangan yang memicu deklarasi enam pihak justru berasal dari Libya, negara yang selama bertahun-tahun mengalami persaingan antara pemerintahan dan lembaga politik di wilayah barat serta timur. Pada 20 Oktober 2026, parlemen Libya yang berkedudukan di bagian timur menyetujui memorandum penentuan batas wilayah laut yang ditandatangani Turki dan pemerintah Libya di Tripoli pada November 2019.

Keputusan itu menarik perhatian karena parlemen Libya timur sebelumnya menentang kesepakatan maritim tersebut. Perubahan sikap ini menunjukkan pergeseran hubungan politik antara Ankara dan sejumlah kekuatan di Libya yang dahulu berseberangan dengan pemerintah Turki.

Libya telah mengalami perpecahan kelembagaan sejak konflik internal yang berkepanjangan menyusul jatuhnya pemerintahan Muammar Qaddafi pada 2011. Persaingan politik tersebut melibatkan pemerintah yang berpusat di Tripoli serta lembaga-lembaga di bagian timur yang memiliki hubungan dengan kekuatan militer Khalifa Haftar.

Ketika pemerintah Tripoli menandatangani perjanjian dengan Ankara pada 2019, Turki memberikan dukungan militer dan politik terhadap pemerintahan tersebut. Dukungan itu berlangsung ketika pasukan yang dipimpin Haftar berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah barat Libya.

Namun, hubungan Ankara dengan berbagai kelompok politik Libya mengalami perubahan seiring perkembangan situasi keamanan dan diplomasi kawasan. Turki mulai membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Libya timur, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya memandang kebijakan Ankara sebagai ancaman.

Persetujuan parlemen Libya timur pada Oktober 2026 menjadi perkembangan penting karena mengurangi salah satu sumber penentangan internal terhadap perjanjian maritim tersebut. Reuters melaporkan keputusan itu memperkuat posisi diplomatik Turki dalam mempertahankan memorandum yang sudah ditandatangani tujuh tahun sebelumnya.

Presiden Erdogan menyambut perubahan tersebut sebagai perkembangan positif dalam hubungan Turki dan Libya. Kementerian Luar Negeri Turki juga menyatakan persetujuan parlemen Libya memperkuat kerja sama kedua negara dalam melindungi kepentingan maritim masing-masing.

Meski demikian, perubahan sikap parlemen Libya tidak otomatis menyelesaikan perselisihan dengan Yunani dan negara-negara lain. Pengesahan di tingkat politik Libya tetap merupakan persoalan berbeda dari penentuan dampak hukum perjanjian tersebut terhadap klaim maritim negara ketiga.

Karena itu, langkah parlemen Libya timur memperkuat posisi Ankara dalam satu aspek diplomatik, tetapi sekaligus memicu penentangan baru dari sejumlah negara Mediterania dan Teluk. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan hubungan politik di Libya dapat memengaruhi keseimbangan diplomasi kawasan yang jauh lebih luas.