Ekonom: WFH ASN jadi strategi konsolidasi belanja fiskal

Di titik itulah ruang fiskal mulai terasa cukup signifikan untuk menjaga defisit tetap berada di koridor 2,9 persen tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) efektif menjadi strategi konsolidasi belanja fiskal di tengah tekanan perekonomian global.

“Kebijakan ini tetap masuk akal sebagai bagian dari strategi konsolidasi belanja di tengah tekanan eksternal yang cukup berat,” kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, kebijakan WFH yang dikombinasikan dengan merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L), implementasi B50, serta penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari sekolah mampu mengurangi tekanan fiskal.

Sebab, kata Yusuf, kombinasi kebijakan itu diperkirakan mendorong ruang efisiensi anggaran melampaui Rp200 triliun.

“Di titik itulah ruang fiskal mulai terasa cukup signifikan untuk menjaga defisit tetap berada di koridor 2,9 persen tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” jelas dia.

Yusuf berpendapat ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbolisme.

Pertama, indikator keberhasilan WFH perlu berbasis hasil dan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar penurunan konsumsi Pertalite.

“Ini penting karena ada risiko penurunan kualitas layanan di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai,” tambah Yusuf.

Kedua, pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap sektor informal seperti pedagang kaki lima di kawasan perkantoran, pengemudi ojek daring, dan transportasi umum yang kehilangan perputaran ekonomi setiap Jumat.

Ketiga, evaluasi kebijakan pada periode Mei hingga Juli sebaiknya dilakukan dengan metodologi yang lebih granular, misalnya membandingkan konsumsi BBM di zona perkantoran ASN dengan wilayah kontrol yang tidak terdampak WFH.

“Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah bisa mengetahui apakah penurunan konsumsi benar-benar berasal dari perubahan pola kerja atau hanya dipengaruhi faktor lain di luar kebijakan,” tutur Yusuf.

Baca juga: Airlanggasebut kebijakan WFH tekan konsumsi BBM hingga 9 persen

Baca juga: Pemerintah siapkan kebijakan WFH untuk dua bulan ke depan

Baca juga: Ekonom: Ketergantungan minyak RI lebih rendah dari negara sejawat

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.