Ekonom nilai stabilisasi rupiah perlu dukungan dari sisi fiskal

2 jam yang lalu 4

Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang, upaya stabilisasi nilai tukar rupiah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter sehingga diperlukan dukungan dari sisi fiskal guna menjaga kepercayaan pasar.

"Bank Indonesia sudah memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa stabilitas rupiah adalah prioritas. Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. BI tidak bisa bekerja sendirian," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Fakhrul, pemerintah dan Kementerian Keuangan sebenarnya telah menunjukkan kemampuan untuk mendorong percepatan ekonomi dalam beberapa waktu terakhir.

Berbagai program pembangunan, percepatan belanja, hilirisasi, serta upaya memperbesar kapasitas negara telah berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah lingkungan global yang tidak mudah.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan perekonomian dapat diibaratkan seperti mengemudikan kendaraan, yang pada kondisi tertentu perlu menekan pedal gas dan pada situasi lain mengurangi kecepatan saat menghadapi tikungan tajam.

Dalam konteks ini, tekanan terhadap rupiah, perubahan kondisi likuiditas global, serta meningkatnya premi risiko di pasar keuangan internasional mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih hati-hati.

Ia mencatat bahwa bentuk kurva imbal hasil (yield curve) Indonesia yang terlalu datar menjadi salah satu perhatian pasar, karena berpotensi memberikan sinyal yang kurang tepat mengenai harga risiko di Indonesia.

Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 1 tahun dan tenor 10 tahun saat ini sama-sama berada pada kisaran 6,7 persen. Fakhrul mengatakan, kondisi tersebut tidak lazim, sehingga pasar mulai mempertanyakan mekanisme price discovery yang terjadi.

Kondisi tersebut pada akhirnya turut tercermin dalam persepsi investor bahwa premi risiko Indonesia saat ini belum sepenuhnya terefleksikan dalam pasar obligasi jangka panjang, sehingga menekan rupiah.

Lebih lanjut, menurut Fakhrul, perbaikan struktur kurva imbal hasil diperlukan untuk membantu memperkuat stabilitas jangka panjang dan mengurangi tekanan terhadap rupiah.

“Kita tidak berbicara mengenai kenaikan yield yang tidak terkendali. Yang dibutuhkan adalah normalisasi. Yield curve yang sehat adalah yield curve yang mampu mencerminkan risiko, ekspektasi inflasi, dan kebutuhan pendanaan secara transparan. Kredibilitas pasar tidak bisa dibeli melalui penekanan yield secara terus-menerus,” kata Fakhrul.

Fakhrul menilai, pemerintah memiliki kepentingan yang sah untuk menjaga biaya pendanaan (cost of fund) tetap rendah, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar. Namun dalam situasi ketika stabilisasi rupiah menjadi prioritas utama, terdapat trade-off yang perlu diterima.

Di sisi lain, menurutnya, ruang untuk kembali mendorong pertumbuhan secara agresif tetap terbuka setelah stabilitas berhasil dipulihkan.

“Ini bukan soal memilih antara pertumbuhan atau stabilitas. Yang kita butuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah akan memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk kembali mendorong pertumbuhan, menurunkan biaya pendanaan, dan mempercepat pembangunan,” kata Fakhrul.

Oleh sebab itu, menurut Fakhrul, fase berikutnya dari kebijakan ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar mengenai pengetatan moneter, melainkan mengenai koordinasi kebijakan yang lebih baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya