Ekonom: Penempatan SAL di Himbara mitigasi risiko "downside" kredit

2 jam yang lalu 6

Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya