DPRD Jabar segera bahas laporan APBD 2025 guna evaluasi tunda bayar

2 jam yang lalu 1

Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat segera melakukan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai evaluasi bagi Pemprov Jabar agar pengelolaan keuangan daerah ke depan tidak menemui kendala seperti rendahnya serapan hingga penundaan bayar proyek strategis.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Bandung, Rabu, mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar dijadwalkan langsung "menyidang" dan membedah dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) ini secara maraton mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2026.

Buky menargetkan dokumen pertanggungjawaban APBD ini dikuliti secara ketat, tepat waktu, dan berkualitas, untuk kemudian dilaporkan kembali dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026.

"Ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat untuk memastikan setiap pelaksanaan APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel," kata Buky.

Menurut Buky, tindakan DPRD itu menyusul pengakuan Pemerintah Provinsi Jabar dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Selasa (7/7) yang blak-blakan menyebut adanya rapor merah pada pelaksanaan APBD Tahun 2025, mulai dari jebloknya pendapatan daerah, penundaan pembayaran sejumlah proyek strategis, hingga rendahnya serapan anggaran pada sektor infrastruktur jalan dan transportasi.

"Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membeberkan alasan seretnya pundi-pundi daerah dalam rapat tersebut.

Tak hanya sektor pendapatan, Pemprov Jabar juga terpaksa mengambil kebijakan ekstrem berupa penundaan pembayaran (tunda bayar) pada sejumlah proyek strategis demi menyelamatkan kas daerah agar tidak terperosok ke dalam jurang defisit anggaran yang lebih dalam.

Erwan juga mengakui bahwa eksekusi program di lapangan masih mematung, terutama pada sektor konektivitas publik.

Sektor infrastruktur jalan dan transportasi dilaporkan mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah akibat penyesuaian proyek, pengadaan barang dan jasa, hingga efisiensi kontrak.

Namun Erwan menekankan pihaknya berpandangan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran.

"Tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ucap Erwan menambahkan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya