Tanpa Menyerang, China Berusaha Membawa Taiwan Lebih Dekat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — China tidak hanya mengandalkan pesawat tempur, kapal perang, dan latihan militer untuk menekan Taiwan. Beijing semakin memperluas pendekatan politik dan informasi untuk mendekatkan masyarakat di pulau yang memerintah sendiri itu kepada China daratan tanpa harus terlebih dahulu memasuki perang terbuka.

Salah satu gambaran paling jelas terlihat ketika Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun berkunjung ke China pada April 2026. Cheng mendapat sambutan tingkat tinggi, mengunjungi pusat-pusat teknologi China, dan akhirnya bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping.

Pertemuan itu memiliki arti politik karena KMT merupakan partai oposisi utama Taiwan dan secara tradisional mengambil pendekatan hubungan lintas Selat yang lebih terbuka dibandingkan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.

Xi dalam pertemuan 10 April mengatakan Beijing bersedia memperluas hubungan dengan partai, kelompok, dan berbagai unsur masyarakat Taiwan selama didasarkan pada Konsensus 1992 dan penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan. Beijing menggambarkan pendekatan tersebut sebagai jalan menuju perdamaian lintas Selat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua pihak.

Namun Pemerintah Taiwan memandangnya dengan kecurigaan. Mainland Affairs Council (MAC) sebelumnya memperingatkan tokoh politik Taiwan agar tidak menjadi instrumen strategi united front atau front persatuan Beijing yang, menurut Taipei, bertujuan memecah masyarakat Taiwan dan memasukkannya ke dalam kerangka politik “satu China”.

Cheng Jadi Jembatan Baru

Cheng menjadi figur penting dalam strategi politik lintas Selat karena ia membawa kombinasi yang tidak biasa. Ia pernah memulai aktivitas politik sebagai aktivis mahasiswa prodemokrasi yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Cheng kemudian meninggalkan DPP pada awal 2000-an dan bergabung dengan KMT, sebelum bertahun-tahun kemudian berkembang menjadi pendukung hubungan yang lebih dekat dengan Beijing.

Menjelang kunjungannya ke China, Cheng menegaskan kebijakan KMT tetap berada pada dua prinsip: mempertahankan Konsensus 1992 dan menentang kemerdekaan Taiwan. Menurut Cheng, dialog lintas Selat diperlukan untuk menunjukkan kepada masyarakat Taiwan dan dunia bahwa hubungan Beijing-Taipei tidak harus berakhir dalam perang.

Cheng juga berusaha menolak pilihan biner antara Washington dan Beijing. “Kenapa saya tidak bisa memilih keduanya? Kenapa harus memilih salah satu?” katanya mengenai pertanyaan apakah dirinya lebih pro-China atau pro-Amerika, sebagaimana diberitakan The Wall Street Journal pada Senin, 21 September 2026. Cheng mengatakan Taiwan tetap menghargai hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi menggambarkan China daratan sebagai bagian dari ikatan keluarga.

KMT membantah bahwa hubungan lebih dekat dengan Beijing berarti partainya tunduk pada China. Partai tersebut mengatakan kebijakannya berorientasi pada kepentingan Taiwan, perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan, serta perlindungan terhadap demokrasi dan cara hidup masyarakat Taiwan.

Ketika pemerintah DPP kemudian mengkritik hasil kunjungan Cheng, KMT kembali menegaskan bahwa dialog lintas Selat ditujukan untuk mengurangi risiko konflik. KMT menuding pemerintah justru terlalu ideologis dalam melihat interaksi dengan Beijing.

Beijing Tak Hanya Mengandalkan Militer

Hubungan dengan KMT hanyalah satu bagian dari gambaran lebih luas. China masih mempertahankan tekanan militer di sekitar Taiwan. Tetapi laporan keamanan Taiwan menunjukkan tekanan tersebut berjalan bersamaan dengan operasi di bidang politik, informasi, siber, ekonomi, budaya, dan media sosial.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut aktivitas itu sebagai kombinasi tekanan militer dan “perang pemikiran”. Menurut Taipei, Beijing menggunakan propaganda, media sosial, serangan siber, dan berbagai instrumen nonmiliter untuk memengaruhi persepsi masyarakat serta memperbesar perpecahan internal.

Biro Keamanan Nasional Taiwan (NSB) mengatakan pada 2025 pihaknya menemukan lebih dari 45 ribu akun media sosial palsu atau mencurigakan yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dikaitkan dengan operasi China. Angka tersebut meningkat dari sekitar 28 ribu akun pada tahun sebelumnya.

Operasi tersebut tidak selalu berisi seruan terbuka agar Taiwan bergabung dengan China. Sebagian justru berusaha memperbesar ketidakpercayaan terhadap pemerintah Taiwan, menonjolkan kelemahan militer pulau tersebut, atau menyebarkan gagasan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya tidak akan mempertahankan Taiwan apabila konflik dengan China benar-benar pecah.

The Wall Street Journal pada Selasa, 22 September 2026, melaporkan adanya video palsu berbasis kecerdasan buatan yang oleh pejabat Taiwan dikaitkan dengan China. Video tersebut merekayasa percakapan Presiden Lai Ching-te dan Wakil Presiden Hsiao Bi-khim dengan narasi bahwa Washington suatu hari dapat meninggalkan Taiwan, sementara Beijing selama ini membantah keterlibatan dalam kampanye disinformasi terhadap pulau tersebut.