Satu tahun Danantara: Menakar langkah, menata masa depan

Jakarta (ANTARA) - Negara besar tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekayaan alam. Faktor penentu yang lebih mendalam adalah kemampuan mengelola sumber daya secara cerdas dan berkelanjutan.

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa cadangan sumber daya melimpah tidak otomatis menjamin kemakmuran. Banyak negara kaya sumber daya justru terjebak stagnasi, sementara negara dengan keterbatasan alam mampu menjelma menjadi kekuatan global berkat tata kelola ekonomi yang efektif.

Pada titik inilah Indonesia berada di antara dua kemungkinan tersebut, menjadi negara yang berhasil membangun sistem dan tata kelola ekonomi yang kuat, atau justru menjadi negara yang gagal mengelola potensi dan kekayaannya sendiri.

Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan ekonomi yang kini bernilai lebih dari 1,4 triliun dolar AS, Indonesia sering disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Berbagai lembaga internasional bahkan memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia pada pertengahan abad ini. Namun, potensi bisa menjadi peluang sekaligus ilusi jika tidak dikelola dengan tepat.

Dalam konteks inilah pembentukan Danantara menjadi menarik untuk dicermati. Setahun setelah lembaga ini hadir, refleksi terhadap perannya menjadi penting, bukan hanya untuk menilai kinerja jangka pendek, tetapi untuk melihat apakah Indonesia sedang membangun fondasi institusi ekonomi yang cukup kuat untuk mengelola masa depannya sendiri.

Baca juga: Satu tahun Danantara Indonesia, Pegadaian dukung pemerintah perkuat fondasi untuk generasi masa depan

Pertumbuhan Tanpa Transformasi?

Selama dua dekade terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai salah satu kisah sukses stabilitas ekonomi di negara berkembang. Pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun, inflasi terkendali sekitar 3 persen, serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah dianggap sebagai fondasi penting. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah stabilitas ini cukup untuk membawa Indonesia naik kelas?

Banyak ekonom berpendapat bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan melakukan transformasi ekonomi.

Struktur ekonomi masih bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik. Kontribusi manufaktur stagnan di kisaran 19 persen PDB selama dua dekade. Ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan juga nyata. Rasio Gini memang turun dari 0,41 pada 2011 menjadi 0,38 pada 2023, tetapi kesenjangan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur tetap besar. Artinya, pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif.

Untuk mempercepat transformasi, kebutuhan investasi Indonesia sangat besar. World Bank memperkirakan rasio investasi ideal 35–40 persen dari PDB, sementara saat ini baru 30–32 persen. McKinsey Global Institute bahkan menghitung tambahan investasi hingga 600 miliar dolar AS diperlukan dalam dua dekade ke depan, terutama di sektor infrastruktur, energi, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital.

APBN jelas memiliki keterbatasan. Belanja negara sebagian besar terserap untuk belanja rutin dan program sosial. Karena itu, Indonesia membutuhkan instrumen tambahan untuk mengelola sumber daya ekonomi secara lebih produktif.

Baca juga: Satu tahun Danantara Indonesia: Memperkuat fondasi untuk masa depan generasi Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.