Pernyataan Lengkap Pertemuan Menlu RI dan Menlu Singapura

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan kerja sama bilateral, serta persiapan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura pada 2027.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan kedua menlu di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (27/10) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Arrmanatha (Tata) mengatakan RI dan Singapura memiliki hubungan yang cukup matang untuk membicarakan perbedaan pandangan. Menurut Tata, kedua negara perlu menyelesaikan perbedaan secara konstruktif, dengan tetap "menghormati proses domestik, kerangka hukum, dan situasi nasional masing-masing".

"Menjadi tetangga yang baik bukan sekadar slogan, melainkan wujud dari tanggung jawab dan rasa hormat bersama," kata Tata dalam pernyataan bersama Vivian.

Ia menegaskan kekuatan Indonesia juga berkaitan dengan kekuatan negara-negara tetangga dan kawasan. Karena itu, Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan Singapura dalam berbagai bidang, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Terkait isu bilateral, kedua negara sepakat mengenai pentingnya memperkuat hubungan bilateral. Kedua menteri juga sepakat memperkuat saluran komunikasi melalui jalur tingkat menteri maupun pejabat senior.

Selain itu, kedua negara akan meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama perdagangan dan investasi, serta mempererat hubungan antar masyarakat guna semakin mempererat rasa saling percaya di antara kedua negara.

Dalam kerja sama regional, Tata menyatakan Indonesia mendukung penuh keketuaan Singapura di ASEAN pada 2027. Ia berharap kedua negara dapat menjaga persatuan, sentralitas, dan ketahanan ASEAN agar organisasi tersebut semakin efektif, efisien, dan relevan bagi masyarakat kawasan.

Terkait kerja sama multilateral, Tata menekankan pentingnya reformasi multilateral dan menyampaikan pokok-pokok diskusi dari kunjungan Sekretaris Jenderal PBB.

Penanganan karhutla

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri turut membahas penanganan karhutla yang menimbulkan kabut asap lintas batas. Tata menegaskan masyarakat Indonesia menjadi pihak pertama yang merasakan dampak kebakaran, terutama warga di Sumatra dan Kalimantan.

"Perlu saya tegaskan, korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri," ujarnya.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Ia mengatakan Prabowo telah telah memberikan arahan untuk mengintensifkan, meningkatkan koordinasi, serta menjaga keberlanjutan respons nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memadamkan kebakaran.

Indonesia telah mengerahkan sekitar 71 ribu personel di lapangan dan 51 unit sarana udara di berbagai provinsi prioritas. Pemerintah juga menggunakan sejumlah metode untuk mengatasi kebakaran, mulai dari pengeboman air atau water bombing, penggunaan es kering, hingga modifikasi cuaca.

Pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan personel dan sarana untuk memperkuat upaya penanganan kebakaran.

Ia mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kabut asap dan menghargai tawaran bantuan yang diberikan. Namun, pemerintah akan mempertimbangkan tawaran tersebut berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Lanjut ke sebelah...

Sepakat Bentuk Satgas hingga Perkuat Hubungan Diplomasi

Usut perusahaan diduga terlibat karhutla

Selain pemadaman, Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerja sama untuk menindak perusahaan yang diduga terkait dengan karhutla. Tata mengatakan Indonesia tengah menjalankan investigasi nasional secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Ia menyebut ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah atau sedang menjalani proses penyelidikan dan penuntutan hukum. Beberapa pihak juga telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia.

Tata menegaskan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti mengambil keuntungan dari pembakaran hutan. Menurut Tata, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui kerja sama lintas negara.

"Asap bisa melintasi batas negara, begitu pula dengan aliran dana," kata Tata.

Ia menyambut tawaran Singapura untuk berbagi data mengenai perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan. Kedua negara juga membahas pembentukan satgas bersama yang akan mengintegrasikan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara.

Satgas tersebut juga berpeluang mendukung pemulihan aset jika memungkinkan. Tata berharap kerja sama ini dapat memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik batas negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Sementara itu, Vivian mengatakan menghargai dan mengapresiasi penanganan masalah tersebut. Singapura juga siap mengambil tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan yang terdaftar di Singapura.

Ia menyatakan pemerintah Singapura akan menggunakan kewenangan hukum dan regulasi yang tersedia, serta mempertimbangkan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran serupa pada masa mendatang.

Vivian juga mengonfirmasi Singapura menyetujui usulan pembentukan satgas bersama. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antara kedua negara serta diharapkan memberikan efek jera bagi perusahaan yang terlibat.

Vivian sebut karhutla bukan fenomena alam semata

Vivian menilai karhutla tidak bisa dipandang semata-mata sebagai bencana alam. Ia membedakan fenomena El Nino sebagai dinamika alam dengan kebakaran hutan dan lahan yang juga disebabkan oleh tindakan manusia.

"El Nino adalah fenomena yang semula jadi, tapi kebakaran hutan dan lahan disebabkan aksi manusia, jadi kita ada tanggung jawab menyelamatkan kesehatan semua warga negara Indonesia dan Singapura," kata Vivian.

Ia menegaskan Singapura berdiri dalam solidaritas bersama Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Vivian juga mengapresiasi ribuan personel tanggap darurat dan petugas pemadam kebakaran Indonesia yang bekerja dalam kondisi sulit dan berbahaya selama beberapa pekan terakhir.

Menurut Vivian, kedua negara perlu bekerja sama untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap sekaligus memastikan perusahaan yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum.

Hubungan diplomatik RI-Singapura

Di luar isu karhutla, Tata dan Vivian membahas penguatan hubungan bilateral serta tindak lanjut pertemuan pemimpin Indonesia-Singapura pada Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menandatangani 26 perjanjian yang mencakup bidang ekonomi, energi, pertahanan, kerja sama digital, lingkungan hidup, dan pengembangan sumber daya manusia.

Vivian menegaskan bahwa Singapura memiliki keyakinan penuh terhadap masa depan Indonesia. Ia juga menyebut masa depan kedua negara saling berkaitan erat.

Menurut Vivian, keberhasilan Singapura juga bergantung pada kemakmuran, stabilitas, dan perdamaian Indonesia.

Ia juga menyebut Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014. Vivian menyebut hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.

Kedua negara selanjutnya akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027. Indonesia menyambut inisiatif "Rising 60" untuk menandai enam dekade hubungan kedua negara sekaligus menyusun agenda kerja sama untuk tahun-tahun mendatang.

Pada tahun yang sama, Singapura akan memegang keketuaan ASEAN. Kedua negara berharap Indonesia dan Singapura dapat terus bekerja sama untuk menjaga persatuan, sentralitas, dan ketahanan ASEAN.