Pemerintah percepat pengadaan 2027 dengan mendahului tahun anggaran

3 jam yang lalu 12

Untuk eksekusi tahun anggaran APBN 2027 adalah melalui proses pengadaan yang mendahului tahun anggaran.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menyatakan pihaknya mempercepat pengadaan 2027 dengan memproses pengadaan yang mendahului tahun anggaran.

“Untuk eksekusi tahun anggaran APBN 2027 adalah melalui proses pengadaan yang mendahului tahun anggaran,” ujar Sarah dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, Sarah berharap pada akhir 2026, pemerintah bisa melakukan proses pengadaan dengan kontraknya akan ditandatangani pada Januari 2027, ketika anggaran sudah bisa dieksekusi.

Strategi tersebut diyakini oleh Sarah dapat menghindari terjadi perlambatan proses pengadaan.

“Mudah-mudahan dengan cara-cara yang seperti ini, kami mendapatkan juga percepatan proses pengadaannya,” ujar Sarah.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya memperkuat LKPP dengan menjadikannya sebagai Badan Pengadaan Pemerintah untuk konsolidasi pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangkaian acara Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, rencana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah itu disampaikan oleh Presiden saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Dalam pidato yang sama, Presiden menjelaskan alasannya ingin mengonsolidasikan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selama ini, ia mengatakan pengadaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya acapkali tidak standar, yang artinya untuk pembelian barang yang sama, harganya dapat berbeda-beda.

Ke depan, Presiden menekankan kebutuhan pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga dan pemerintah akan dihimpun, kemudian spesifikasi-spesifikasinya akan mengikuti standar yang ditetapkan terpusat.

Bagi Presiden, setiap rupiah yang berhasil dihemat merupakan ruang fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, antara lain untuk memperbaiki ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah, memperbaiki dan membangun puskesmas serta rumah sakit tambahan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya