Pelapor Khusus PBB Minta RI Pikir Ulang Gabung Board of Peace

Jakarta, CNN Indonesia --

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia memikirkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (22/10), Albanese mengatakan badan tersebut tidak mewakili suara Palestina karena dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucapnya kepada Reuters, Kamis (22/10).

Albanese menekankan bahwa secara hukum Israel tidak boleh terlibat dalam penentuan masa depan Palestina.

Para ahli hak asasi manusia telah lama menyuarakan hal ini karena BoP tidak menyertakan perwakilan Palestina. Padahal, badan tersebut dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi di Jalur Gaza.

Seorang pejabat BoP membantah Albanese bahwa Palestina dikecualikan dalam badan ini. Ia menyebut administrasi sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dikepalai oleh mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

"Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini," kata pejabat tersebut.

BoP dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump dan diresmikan pada Januari lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi di dalamnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyatakan akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang berada di bawah naungan BoP.

Pengerahan itu sempat direncanakan dilakukan dalam satu hingga dua bulan pasca rapat perdana BoP pada Februari, namun akhirnya ditunda buntut perang AS-Israel vs Iran.

Dalam pernyataan ke media pada Kamis (22/10) kemarin, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan diskusi BoP hingga kini masih ditangguhkan.

Kemlu RI sebelumnya telah menegaskan bahwa pasukan Indonesia hanya akan ditugaskan di wilayah Gaza dan tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung.

"Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina," kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A, seperti diberitakan Antara. 

Pernyataan ini disampaikan Nabyl untuk menanggapi penilaian yang disampaikan Amnesty International Indonesia bahwa keputusan RI bergabung ke BoP merupakan langkah keliru.

Dia memastikan RI memanfaatkan semua jalur untuk mendukung Palestina, termasuk bergabung dengan BoP yang diharapkan bisa menjadi perantara untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Indonesia sejak awal mendukung solusi dua negara. RI berulang kali mengutuk kekerasan Israel terhadap Palestina. Partisipasi Indonesia di BoP telah dikritik oleh sejumlah organisasi Islam dalam negeri karena akan duduk bersama-sama dengan Israel dan mengesampingkan Palestina.

Albanese menggaungkan hal ini dengan menyoroti bahwa keterlibatan Indonesia dapat membahayakan hubungan dekatnya dengan Palestina.

"Sangat berisiko melakukan hal itu ketika aturannya ditentukan oleh Israel," ucap Albanese.

Alih-alih BoP, Albanese menyarankan agar Indonesia bergabung dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara-negara lainnya di Den Haag, dan berupaya menegakkan hukum terhadap Israel, salah satunya yang sedang diproses oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Presiden Prabowo sendiri sudah menyatakan akan mundur dari BoP apabila badan tersebut tidak membawa manfaat bagi rakyat Palestina.

(blq/dna)