PB PMII Bakal Gelar Aksi Nasional Evaluasi Total Kabinet Merah Putih di 300 Titik pada 22-24 Juni 2026

"Sahabat-sahabat PMII di seluruh Tanah Air, panggilan sejarah kembali memanggil kita. Menumpuknya rapor merah dan ketidakjelasan arah kebijakan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran menuntut peran nyata kita sebagai agen pengontrol sosial," kutip NU Online dalam takarir @pmiiofficial pada Sabtu (20/6/2026).

"PB PMII menginstruksikan seluruh kader dari Sabang sampai Merauke untuk satu komando menuntut," sambung takarir tersebut.

Menjelang pelaksanaan aksi, PB PMII juga dijadwalkan menggelar rapat teknis lapangan pada Ahad (21/6/2026). Meski begitu, lokasi kegiatan tersebut tidak diumumkan dan hanya akan diinformasikan kepada massa aksi.

Lebih lanjut, PB PMII menegaskan bahwa Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat akan menjadi titik utama pelaksanaan aksi. Massa dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat PB PMII, Jalan Salemba Tengah, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 14.00 WIB.

"Mari kita buktikan bahwa dzikir, pikir, dan amal saleh kita tidak hanya berputar di ruang komisariat, tapi bergetar nyata mengawal hak-hak rakyat, tegaknya Pasal 33 UUD 1945, serta kesejahteraan guru," jelasnya.

Diketahui, salah satu tuntutan yang disuarakan massa aksi adalah penegakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara berdaulat. Massa aksi menilai, pasal tersebut menjadi dasar bagi terwujudnya sistem perekonomian yang berkeadilan dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, massa aksi juga mendorong dilakukannya reshuffle dan efisiensi struktur kabinet agar selaras dengan kompetensi serta kewenangan masing-masing pejabat. Selain itu, massa aksi juga menuntut reset terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Berikut adalah enam tuntutan PB PMII dalam Aksi Evaluasi Total Kabinet Merah Putih;

1. Tegakkan amanat Undang-Undang Pasal 33 secara berdaulat
2. Kembalikan kepercayaan publik.​​​​​​
3. Perkuat kemandirian ekonomi nasional.
4. Reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas.​​​​​​​
5. Reset BGN, bubarkan KDMP.​​​​​​​
6. Sejahterakan guru.