Menkeu: Program Kemenkeu upaya jaga APBN sebagai instrumen pembangunan

7 jam yang lalu 3

APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bagian dari upaya menjaga APBN agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai instrumen pembangunan sekaligus pelindung perekonomian masyarakat.

“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Sejalan dengan arah tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong ekonomi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi.

Kebijakan tersebut mencakup akselerasi transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, efektivitas program unggulan, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penguatan dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.

Kemenkeu menyusun Rencana Kerja TA 2027 yang diarahkan untuk mendukung APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kemenkeu akan menjalankan lima program utama, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, serta Program Dukungan Manajemen.

Kelima program tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

Pelaksanaan prioritas tersebut diperkuat dengan berbagai enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Pada program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking untuk mendukung akselerasi investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis.

Sementara itu, pengelolaan penerimaan negara diarahkan pada penguatan integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta penguatan pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.

Dari sisi belanja negara, Kemenkeu akan memperkuat pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk melalui modernisasi sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun pada pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Kemenkeu akan mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, serta mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Transformasi digital dan penguatan proses bisnis juga menjadi bagian dari Rencana Kerja TA 2027 melalui Program Dukungan Manajemen. Agenda tersebut mencakup pengembangan Indonesia National Single Window, penguatan Coretax System, Smart Customs and Excise System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, serta digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kemenkeu.

Dengan fondasi kinerja yang telah dibangun sepanjang 2026, Kemenkeu berkomitmen melanjutkan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada 2027. Rencana kerja tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN dapat semakin efektif mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya