Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya membuat pendekatan baru dengan menindaklanjuti laporan kementerian/lembaga (K/L) secara rutin guna memastikan anggaran bencana Sumatera dapat segera tersalurkan.
Pasalnya, menurut Purbaya, salah satu hambatan terkait penyaluran anggaran bencana adalah kurangnya dokumen K/L.
“Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu kan mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up K/L kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Kemenkeu sebelumnya menyiapkan anggaran hasil efisiensi belanja K/L senilai Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera.
Namun, Purbaya menyatakan dana tersebut belum terserap penuh hingga sejauh ini.
“(Kementerian) Keuangan ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun. Akhir tahun lalu kami sudah siapkan Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,” jelas Menkeu.
Dia berharap dengan pendekatan baru Kemenkeu nantinya, pencairan anggaran untuk bencana Sumatera dapat dijalankan dengan lebih cepat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera, untuk membahas situasi terkini dan perkembangan pembangunan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait hingga pihak kepolisian akan membicarakan langkah selanjutnya dalam rekonstruksi pascabencana Sumatera.
"Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera telah merampungkan pembangunan 357 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Selasa (12/5), angka tersebut diperoleh berdasarkan data Satgas per 11 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit. Artinya, dalam tiga hari terakhir terdapat penambahan 109 unit huntap selesai atau naik sekitar 43,9 persen.
Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit dengan 996 unit masih dalam tahap pembangunan. Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit, disusul Sumatera Utara 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.
Baca juga: Menteri PU bangun dam, jembatan dalam pemulihan pascabencana Sumatera
Baca juga: DPR gelar rapat Satgas Bencana Sumatera bahas kondisi terkini
Baca juga: Ahli tegaskan pemerintah tidak diskriminatif dalam bencana Sumatera
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·