Lokasi Muktamar NU dari Masa ke Masa (Bagian Kedua-Masa Orde Lama)

Pada artikel sebelumnya, telah dipaparkan daftar lokasi Kongres atau Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada masa kolonial Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1926 hingga 1940, kala itu Muktamar masih diselenggarakan setiap satu tahun sekali.

Hal yang menarik, lokasi Muktamar pada masa kolonial, mayoritas bertempat di hotel dan untuk pengumpulan massa atau memanfaatkan area publik nan luas, seperti masjid agung atau alun-alun. Alasan penggunaan hotel pada masa itu, tentu untuk memudahkan para peserta dalam beristirahat dan juga soal perizinan kepada otoritas keamanan.

Pada tahun 1941, ketegangan Perang Dunia II, ikut berimbas pada situasi di Hindia Belanda. Muktamar NU pada tahun tersebut batal terselenggara. Menyusul kedatangan Tentara Jepang pada tahun 1942 hingga berakhirnya Perang Dunia, Muktamar NU masih belum juga dapat terselenggara.

Baru, setelah hampir setahun Indonesia merdeka, tepatnya pada bulan Maret 1946, Muktamar NU kembali dapat diselenggarakan. Berikut serial kedua lokasi tuan rumah Muktamar NU dari masa ke masa, mulai dari tahun 1946-1963 (masa orde lama):

1. Purwokerto, Banyumas (Muktamar ke-16, 1946)

Indonesia merdeka! Di tengah berkecamuk masa revolusi, terjadi peperangan di beberapa tempat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI. NU hadir melalui seruan Resolusi Jihad yang menambah gelora semangat para pejuang untuk membela tanah air.

Di sisi lain, pada masa gawat tersebut, dimanfaatkan sejumlah organisasi untuk kembali melakukan konsolidasi, setelah mengalami masa vakum pada masa Perang Dunia 2, terlebih dalam masa pendudukan Tentara Jepang.

Termasuk NU yang kemudian menggelar Muktamar ke-16 pada 26-29 Maret 1946 atau 23-26 Rabiul Akhir 1365 H di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Muktamar yang dihadiri oleh Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy'ari tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pada pembukaan khutbah iftitah, Hadratussyekh menyampaikan pesan sebagai berikut dalam bahasa Arab:

"Di dalam Muktamar yang ke-16 terhitung dari mulai berdirinya NU, dan yang pertama dalam masa kemerdekaan ini, saya mengemukakan tiga pokok ke hadapan Muktamar, dengan harapan, agar saudara-saudara sekalian melanjutkan usaha memimpin umat kita ke arah kebahagiaan dan kemuliaan dengan memakai pedoman pada pokok-pokok tadi. Dan kepada Allah saya memohon petunjuk dan pertolongan." (pidato Hadratussyekh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya Berangkat dari Pesantren, hlm 433)

Muktamar NU di Purwokerto tersebut juga mendapat perhatian dari beberapa media massa. Semisal, Kedaulatan Rakyat edisi 2 April 1946 yang menuliskan salah satu hasil Muktamar NU tersebut dengan judul Resoloesi Moe'tamar NO tentang Djihad, yang menjadi penegasan seruan Resolusi Jihad Oktober 1945. Pada masa itu, banyak orang NU yang ikut terlibat langsung dalam perjuangan fisik dengan tergabung dalam Barisan Kiai, Sabilillah, dan Hizbullah.

2. Madiun (Muktamar ke-17, 1947)

Masih di tengah situasi peperangan dalam upaya memmpertahankan kemerdekaan yang terjadi di beberapa daerah dan hanya beberapa bulan menjelang terjadinya Agresi Militer I, NU menyelenggarakan Muktamar di Madiun, pada Mei 1947. Data ini sekaligus mengoreksi kekeliruan data di beberapa sumber yang menulisnya di tahun 1948.

Kali ini, Madiun dipilih sebagai lokasi tuan rumah Muktamar. Pada masa ini, Madiun juga sempat dijadikan sebagai kantor pusat PBNU, dari awalnya di Surabaya kemudian sempat berpindah ke Pasuruan, karena faktor keamanan pada saat meletus perang 10 November 1945.

Muktamar NU di Madiun tahun 1947 ini, ternyata menjadi Muktamar terakhir yang diikuti oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari. Dua bulan berselang, tepatnya pada 25 Juli 1947 atau 7 Ramadhan 1366, beliau berpulang ke Rahmatullah.

3. Jakarta (Muktamar ke-18, 1950)

Kurang lebih dua tahun berselang, mulai tahun 1947 hingga pertengahan 1950, NU belum dapat menyelenggarakan Muktamar. Kondisi kala itu, terjadi beberapa peristiwa genting yang memaksa NU lebih berfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NU terlibat langsung baik melalui upaya diplomatik maupun peperangan fisik melawan Tentara Sekutu, melalui Barisan Kiai, Hizbullah, Sabilillah, dan lain-lain. Selain itu juga terjadi beberapa peristiwa lain seperti Perjanjian Renville (Januari 1948), yang membuat wilayah Indonesia semakin menyempit. Peristiwa Madiun (September 1948), dan puncaknya Agresi Militer 2 (Desember 1948).

Keadaan dapat dikatakan membaik, seiring dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berujung pada kesepakatan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Pada masa inilah, NU dapat menyelenggarakan Muktamar yang ke-18.

Pada tanggal 30 April-3 Mei 1950, Muktamar NU diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun yang sama, kantor pusat NU berpindah ke Jakarta, tepatnya di Jalan Menteng Raya 24, kira-kira 300 m sebelah Timur Stasiun Gambir.

Muktamar ini mulai membahas soal keluarnya NU dari Partai Masyumi, serta menyetujui berdirinya Fatayat NU, organisasi pemudi putri NU.

3. Palembang (Muktamar ke-19, 1952)

NU menghelat kembali Muktamar pada tahun 1952. Ini sekaligus mengoreksi kekeliruan data di beberapa sumber yang menulisnya pada tahun 1951.

Keputusan yang paling dikenang dalam Muktamar ke-19 ini, yakni ketika NU memutuskan keluar dari Partai Masyumi dan kemudian menjadi Partai NU. Selain itu, sejak tahun 1952 hingga tahun 1956, Muktamar NU dihelat setiap dua tahun sekali, dari sebelumnya satu tahun sekali (kecuali ada beberapa kejadian khusus seperti perang dan lain-lain).

Palembang yang menjadi tuan rumah pada 26 April – 2 Mei 1952 ini, sebetulnya sudah dijadwalkan sejak Muktamar tahun 1940. Sayangnya, sejak 1941 hingga 1945, Muktamar NU urung terselenggara. Sebetulnya, pada masa tersebut Palembang telah mempersiapkan segalanya untuk menjadi tuan rumah.

Barur Rohim dalam artikel berjudul Mengenang Muktamar 16 NU di Palembang yang Tertunda (2025) menerangkan telah dibentuk Hoofd Commite Congres (HCC) atau semacam kepanitiaan muktamar. Hal tersebut diputuskan dalam rapat yang dilaksanakan pada 29 Syaban 1360 atau sekitar September 1941, sebagaimana dimuat dalam BNO, No. 4 Tahun XI, 15 Desember 1941.

Semakin hari, persiapan muktamar kian matang. Kepastian tanggal pelaksanaannya telah diumumkan. Yakni, pada 26 April – 2 Mei 1942. Satu pekan penuh. Akan tetapi, rencana tinggallah rencana. Allah swt Yang Maha Kuasa jualah yang menentukan. Memasuki Maret 1942, Jepang menguasai Indonesia. Hindia Belanda bertekuk lutut. Seketika aturan pun berubah. Nahdlatul Ulama dibekukan kegiatannya. Muktamar pun ikut tertunda dan baru terselenggara di Palembang, hampir 10 tahun berselang (1942-1952).

4. Gedung Pekan Raya Surabaya (Muktamar ke-20, 1954)

Kota Surabaya kembali menjadi tuan rumah Muktamar NU. Hal ini menjadikan Surabaya, pada masa itu dan bahkan hingga kini, tercatat sebagai penyelenggara Muktamar NU paling sering, yakni tahun 1926, 1927, 1928, 1940, dan 1954.

Muktamar ke-20 NU ini bertempat di Gedung Pekan Raya Surabaya yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya. Harian Kedaulatan Rakjat (KR) mendokumentasikan acara tersebut, dengan menuliskan judul NU Hadapi Pergolakan Politik.

"Dalam malam resepsi Muktamar Besar ke-20 Nahdlatul Ulama di Gedung Pekan Raja Surabaja, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengatakan, bahwa Muktamar Besar tsb penting sekali bagi perkembangan politik negara pada waktu ini. Faktor2 jang menjebabkan pentingnja muktamar tersebut antara lain, ialah adanja masa pergolakan dunia jang tumbuh di sekitar alam Indonesia," (KR edisi 10 September 1954)

Muktamar ini, menjadi momen konsolidasi NU dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Seperti yang kita ketahui, pada Pemilu 1955, NU berhasil meraih 3 besar peraih suara terbanyak. Hasil tersebut juga  menambah jumlah anggota DPR RI dari Fraksi NU, dari sebelumnya hanya 7 menjadi 45 orang.

5. Gedung Nasional Medan (Muktamar ke-21, 1956)

Suara Merdeka (SM) edisi 27 Desember 1956 mengangkat judul Kongres NU Dibuka dengan Resmi di Medan. Pada acara pembukaan dihadiri sekitar 2.000 peserta, termasuk KH Idham Chalid yang kala itu menjadi Waperdam II, mereka ikut mendengarkan sambutan dari beberapa tokoh, di antaranya dari Ketua Umum PBNU kala itu.

"Ketua Umum NU KH Dachlan menjatakan dalam pidatonja, bahwa NU mendasarkan perdjoanganja pada toleransi, di samping demokrasi. Karena tanpa toleransi, perdjoangan adalah tidak bermoral."

Sayangnya, kondisi Medan waktu itu sangat tidak aman untuk kegiatan yang bersifat nasional. Mun'im DZ dalam artikel berjudul Muktamar dalam Suasana Perang (NU Online, 2005) menuliskan saat itu sedang meletus pemberontakan dilakukan gerombolan PRRI yang didalangi PSI dan Masyumi, dengan komandan lapangan Kolonel Maludin Simbolon dengan Dewan Gajah-nya yang berkuasa atas Sumatera Utara (Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat dan Riau Daratan) dan masuk dalam TT II.

Alhasil, Muktamar harus selesai lebih awal. Rombongan bertolak kembali ke Jakarta pada hari Kamis siang jam 14.30 dengan pesawat GIA. Beberapa sesi sidang, kemudian dilanjutkan di Jakarta.

"Pembitjaraan akan dilandjutkan di Djakarta dan dalam perundingan di Djakarta itu, akan diambil keputusan... antaranja mengenai konstitusi negara dlm. menghadapi sidang konstituante jang akan datang dan soal2 organisasi...," (SM edisi 28 Desember 1956)

6. Gedung Nasional Jakarta (Muktamar ke-22, 1959)

Dalam buku Kenang-kenangan Mu'tamar ke-XXII Partai NU di Djakarta diterangkan acara tersebut diselenggarakan pada 13-18 Desember 1959 atau 12-17 Djumadil Tsani 1379 H.

Adapun lokasi Muktamar mengambil di beberapa tempat, baik untuk persidangan maupun acara besar. Di antaranya Gedung Pemuda di Jalan Merdeka Utara untuk lokasi Resepsi Kongres Muslimat NU dan Resepsi Muktamar NU yang bertempat di Gedung Pertemuan Umum Jakarta.

Muktamar ke-22 tersebut menjadi momen yang terakhir bagi KHR Asnawi, salah satu ulama pendiri NU. Seminggu selepas Muktamar ke-22 Nahdlatul Ulama (NU) usai, tersiar kabar duka, ulama kharismatik asal Kudus itu tutup usia.

Harian Duta Masjarakat (DM) sebagai media massa milik NU memuat kabar duka tersebut pada edisi Senin, 28 Desember 1959. Pada halaman pertama, DM memuat artikel berjudul "KH Asnawi Seorang Ulama Besar Meninggal Dunia dalam Usia 98 Tahun", yang dikutip dari Kantor Berita Nasional Antara.

7. Dalem Kusumojudan Surakarta (Muktamar ke-23, 1962)

Setelah Muktamar ke-21, pelaksanaan musyawarah tertinggi NU ini sempat dihelat setiap tiga tahun sekali, yakni 1956-1959 dan 1959-1962. Muktamar terakhir di era Orde Lama ini diselenggarakan di Kota Surakarta pada penghujung tahun 1962.

Buku Petundjuk Mu’tamar ke-XXIII Partai Nahdlatul Ulama yang diterbitkan Sekretariat Panitia Muktamar ke 23 NU (1962), memberi banyak gambaran menarik terkait dinamika muktamar yang diadakan di tengah situasi politik di dalam negeri yang semakin hangat dengan adanya Kabinet Nasakom, juga masih dalam semangat Trikora (Tri Komando Rakyat).

Muktamar dilaksanakan di kompleks Dalem Kusumojudan (kini Kusuma Sahid Prince Hotel). Sedangkan acara resepsi pembukaan Mu’tamar digelar di Gedung Balai Kotapradja Surakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid menyitir salah satu kalimat orang Jawa alon-alon jen kelakon.

Menurutnya, di situasi politik era Demokrasi Terpimpin kala itu, mesti hati-hati dalam mengambil sikap. Sebab, NU diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tidak didirikan untuk masa singkat, tetapi untuk jangka panjang.

"... Alon-alon bukan karena kemalasan dan kelambatan, tetapi karena kebidjaksanaan dan pertimbangan yang teliti. Alon-alon jang berarti tidak grusa-grusu. Tidak terburu-buru asal bertindak dengan tanpa perhitungan akal jang sehat. Alon-alon karena sadar bahwa jang akan dibangun bukan rumah dari bambu untuk menginap sementara, tetapi jangmendjadi tudjuan ialah gedong yang besar, kukuh, teguh, berangka besi beton jang tak lapuk karena hudjan, tak laju karena panasnja masa!"

Demikianlah serial kedua artikel tentang tuan rumah Muktamar NU dari masa ke masa (Masa Orde Lama). Terdapat beberapa perubahan, baik soal format waktu penyelenggaraan, dari satu tahun ke dua tahun, lalu tiga tahun, hingga berbagai dinamika yang mengiringi masing-masing pelaksanaan tersebut.

Ajie Najmuddin, pemerhati sejarah NU