KP2MI gandeng KBRI Ankara optimalkan pasar kerja formal di Turki

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, untuk mengoptimalkan pasar kerja formal di Turki.

"Turki menjadi salah satu negara target penempatan strategis kami, bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, Kawasan Eropa, Taiwan, dan Maladewa," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam sebuah pernyataan, Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan kehormatan dari jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI tengah memacu program SMK Go Global sebagai langkah cepat (quick win) untuk meningkatkan penempatan pekerja terampil di luar negeri.

Program strategis itu ditargetkan untuk menempatkan pekerja migran terampil secara bertahap ke pasar kerja internasional, dengan target penempatan yang dimulai dari 40 ribu tenaga kerja pada 2026.

Angka itu diproyeksikan akan meningkat signifikan menjadi 140 ribu penempatan per tahun pada periode 2027 dan 2028, hingga akhirnya mencapai target puncak sebanyak 180.000 penempatan pada 2029.

"Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan terus memperhatikan kondisi geopolitik dunia," kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin menilai bahwa Turki memiliki kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat secara signifikan. Sektor-sektor yang menjadi peluang emas bagi pekerja migran di antaranya adalah hospitality dan pariwisata, manufaktur, spa dan wellness, caregiver dan babysitter.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode Januari 2025 hingga 6 Juli 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 14.058 layanan penempatan ke Turki, menempatkan negara tersebut di urutan kedelapan sebagai negara tujuan tertinggi.

Saat ini, tercatat ada 7.596 pekerja migran yang masih memiliki kontrak aktif di Turki.

Meski potensinya besar, tantangan di lapangan tetap menjadi perhatian serius. Pada periode Januari 2025 -6 Juli 2026, tercatat ada 208 layanan pengaduan dan 264 layanan kepulangan pekerja migran bermasalah akibat kasus gagal berangkat, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga deportasi.

Menanggapi hal itu, Menteri P2MI menegaskan akan menerapkan pengawasan yang jauh lebih ketat dari hulu ke hilir.

"Intinya pengawasan harus lebih ketat. Kami akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen dan keagenan untuk memastikan informasi kerja, upah, dan fasilitas yang diberikan akurat. Agen yang melanggar akan ditindak tegas sesuai hukum," kata Mukhtarudin.

Langkah penguatan lainnya meliputi peningkatan kualitas pra-keberangkatan, seperti pelatihan bahasa, mental, fisik, dan budaya, serta evaluasi skema pekerja musiman agar durasi kontrak kerja bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi pekerja migran.

Mengingat belum adanya Atase Ketenagakerjaan Indonesia di Turki, Mukhtarudin secara khusus meminta dukungan penuh dari KBRI Ankara untuk mengawal proses penempatan, verifikasi job order, hingga perlindungan hukum di negara itu.

"Kita ini kan belum ada Atase di Turki. Jadi pasti peran dari KBRI Turki menjadi sangat vital. Makanya kami mohon dukungannya dari Pak Dubes, terutama terkait koordinasi job order dan percepatan proses visa kerja agar penempatan berjalan efektif," kata Menteri P2MI tersebut.

Untuk memperkuat payung hukum bilateral, pertemuan tersebut menyepakati sejumlah poin penting terkait penguatan kerja sama ke depan, salah satunya percepatan pembentukan Joint Working Commission (JWC) on Labour Indonesia-Turki sebagai forum resmi untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan pelindungan bagi para pekerja.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen melakukan penyelarasan kebutuhan industri di Turki khususnya pada sektor hospitality dan manufaktur melalui penyiapan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten dari tanah air.

Langkah ini akan didukung oleh kolaborasi intensif antara KP2MI, KBRI Ankara, serta pemangku kepentingan terkait di Turki demi mewujudkan tata kelola penempatan yang bersih, aman, dan transparan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program SMK Go Global pemerintah.

Berdasarkan hasil penjajakan langsung yang dilakukan oleh KBRI Ankara, potensi pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia di Turki saat ini mengalami lonjakan permintaan yang luar biasa.

Rizal mengungkapkan bahwa pada tahun lalu Turki mengajukan permintaan 31 ribu tenaga kerja.

Angka tersebut diproyeksikan meningkat tajam pada 2026 ini, dengan indikasi kebutuhan mencapai sekitar 38 ribu tenaga kerja, yang didominasi oleh sektor formal.

"Peluang kita menjadi pemasok tenaga kerja profesional sangat besar di Turki. Logikanya, kita memang butuh menempatkan orang, tetapi pihak Turki sebenarnya jauh lebih butuh tenaga kerja kita untuk menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi mereka," ujar Dubes Rizal.

Dubes Rizal merinci ada empat sektor utama di Turki yang saat ini sangat membutuhkan suplai tenaga kerja terampil dari Indonesia.

Sektor hospitality (perhotelan dan pariwisata) menempati posisi pertama sebagai sektor paling dominan yang mayoritas diisi oleh pekerja Indonesia, disusul oleh pekerjaan babysitter yang mencatatkan kebutuhan sangat besar hingga mencapai 25 ribu lowongan untuk tenaga pengasuh terampil.

Sementara itu, sektor konstruksi berada di posisi ketiga terbesar, diikuti oleh sektor manufaktur di urutan keempat yang saat ini telah mengantongi permintaan masuk untuk sekitar seribu tenaga kerja Indonesia.