Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menekankan pentingnya penyesuaian program pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dengan kebutuhan pasar kerja global untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Mukhtarudin mengatakan penyiapan calon pekerja migran harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan menentukan kompetensi yang diperlukan, kemudian menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tersebut.
"Jadi, metodologi yang kita pakai adalah mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa," kata Mukhtarudin setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama pelatihan antara Kementerian P2MI dengan Kementerian Perindustrian di Jakarta, pada Kamis.
Dia menjelaskan pendekatan tersebut bertujuan mengoptimalkan hasil pelatihan agar lulusan dapat terserap langsung ke pasar kerja global sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Menurut dia, peluang kerja di luar negeri saat ini cukup besar, tetapi ketersediaan tenaga kerja Indonesia dengan kompetensi yang sesuai masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan atau upskilling diperlukan untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh negara penempatan.
Mukhtarudin mencontohkan pelatihan untuk sektor perhotelan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, sedangkan sektor keperawatan dan kesehatan melibatkan Kementerian Kesehatan.
Adapun pelatihan untuk sektor manufaktur, teknologi informasi, barista, dan bidang lainnya akan disinergikan dengan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan serta transportasi akan melibatkan kementerian terkait.
SMK Go Global
Dia menyebutkan penyesuaian pelatihan tersebut merupakan bagian dari program SMK Go Global yang menjadi program prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat penyiapan sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin mengatakan Kementerian P2MI telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan 12 kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk Kementerian Perindustrian.
Melalui pembaruan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, cakupan kolaborasi yang sebelumnya berfokus pada sektor manufaktur diperluas ke sejumlah sektor yang didukung oleh balai pendidikan dan pelatihan industri, politeknik, akademi komunitas, hingga sekolah menengah kejuruan (SMK).
Melalui program SMK Go Global yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Mukhtarudin mengatakan hal itu termasuk dukungan pembiayaan penempatan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) yang difasilitasi pemerintah.
Mukhtarudin berharap program SMK Go Global dapat memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan pekerja migran Indonesia yang aman dan sesuai kompetensi.
Kolaborasi lintas kementerian
Selain itu, penguatan kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk memperbesar penempatan pekerja migran Indonesia pada sektor formal dan profesional di berbagai negara.
Dia menilai Indonesia memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara yang menghadapi penuaan populasi, sementara Indonesia memiliki bonus demografi.
Mukhtarudin juga mengatakan kebutuhan pekerja dari Indonesia tercermin dari komunikasi pemerintah dengan sejumlah negara yang meminta Indonesia menyiapkan dan mengirimkan pekerja sesuai kebutuhan mereka.
Untuk mempertemukan kebutuhan tersebut dengan ketersediaan tenaga kerja, Kementerian P2MI turut mendorong kegiatan pencocokan kerja (job matching) antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan mitra di negara tujuan.
Dalam rangkaian Trade Expo Indonesia ke-41, dia mengatakan proses job matching telah berlangsung dengan jumlah yang mendekati 1.000 pencocokan pekerjaan tercatat pada hari pelaksanaan.
Ia menegaskan bahwa penyiapan calon pekerja migran dilakukan melalui sinergi dengan 12 kementerian dan lembaga, 36 Migrant Center yang telah terbentuk, lembaga pelatihan kerja (LPK), SMK, serta pemerintah daerah.
Sementara itu, proses penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan melalui satu pintu di Kementerian P2MI untuk memastikan keterpaduan proses penyiapan hingga penempatan.
Baca juga: Menteri P2MI dorong perluasan penempatan pekerja hospitality ke UEA
Pewarta: Katriana
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







English (US) ·
Indonesian (ID) ·