Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.
"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.
Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.
"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.
Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.
Baca juga: Menteri PKP tingkatkan program BSPS di enam provinsi
Baca juga: Kementerian PKP perkuat tata kelola program BSPS agar tepat sasaran
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).
Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.
Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.
Baca juga: Menteri PKP: Penyediaan rumah di perkotaan diarahkan hunian vertikal
Baca juga: PKP: Hibah lahan Meikarta ke negara terobosan besar untuk rumah rakyat
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·