Kekerasan di Pesantren Berakar dari Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengasuhan

Jakarta, NU Online

Penanggung Jawab Satuan Anti Kekerasan (SAKA) Pesantren PBNU Alissa Wahid menilai maraknya kasus bullying dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak bisa dilepaskan dari persoalan relasi kuasa.

"Faktor terbesar bullying atas santri karena gesekan antar santri, terutama senior kepada junior, tidak dikelola dengan baik,”ujar Alissa dalam Podcast bertajuk Gus Dur, PBNU, dan Masa Depan Pesantren di kanal Islami.co dilihat Selasa (12/5/2026).

Terlebih Menurut Alissa, perubahan karakter antargenerasi, mulai dari generasi X, milenial hingga generasi Z, tidak diimbangi dengan perubahan pola pengasuhan di pesantren.

Ia menjelaskan, pada masa lalu budaya ketundukan kepada senior memang kuat, tetapi para senior terlebih dahulu melalui proses penggemblengan yang ketat sebelum diberi kewenangan membina junior.

"Dulu tidak semua orang punya hak menegakkan sanksi. Harus yang nderek kiai, melayani, berkhidmat, digembleng mengabdi dan memikirkan umat di pesantren,” katanya.

Namun kini, banyak pesantren berkembang menjadi sangat besar sehingga relasi kuasa antarsantri menjadi lebih longgar dan sulit diawasi. Kondisi itu, kata Alissa, membuat sebagian santri senior merasa memiliki kekuasaan terhadap juniornya.

"Bentuknya bisa bullying, pemaksaan untuk dilayani, sampai kekerasan lain," ujarnya.

Hal yang sama berlaku pada kasus kekerasan seksual di pesantren. Alissa menilai akar persoalannya juga berangkat dari relasi kuasa. Menurutnya, pelaku tidak sekadar didorong kebutuhan seksual, melainkan kebutuhan untuk menunjukkan dominasi terhadap korban.

"Kebutuhannya adalah menunjukkan bahwa saya berkuasa,” kata Ketua PBNU itu.

Ia menjelaskan, santri perempuan umumnya berada pada posisi paling rentan karena memiliki ketimpangan kuasa lebih besar di hadapan ustadz, ustadzah, maupun kiai, terlebih jika korban masih anak-anak atau remaja.

Meski demikian, Alissa mengungkapkan bahwa santri laki-laki juga rentan mengalami kekerasan seksual, baik oleh senior maupun pengajar di pesantren. "Tapi itu semua karena relasi kuasa,” tegasnya.

Menurut Alissa, kuatnya budaya ketundukan di pesantren pada masa lalu diimbangi dengan proses penggemblengan yang ketat terhadap calon ustadz maupun kiai. Kini proses tersebut dinilai tidak lagi seketat dulu, terutama di pesantren besar dengan jumlah santri mencapai belasan ribu orang.

"Yang santrinya belasan ribu enggak mungkin semuanya di-handle langsung oleh dzuriyah kiai,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena kedekatan sebagian tokoh agama dengan kekuasaan lokal yang dinilai memengaruhi proses penegakan hukum.

"Rata-rata pendekatannya supaya tokoh agama tidak mengerahkan massanya dengan cara didekati, bukan penegakan hukum. Dari situ saja dasarnya sudah problematik,” katanya.