Hukum Mencuri karena Terpaksa dan Larangan Main Hakim Sendiri

Sebuah video yang memperlihatkan seorang nenek kepergok mencuri beberapa kebutuhan dapur di Pasar Sabtu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, ramai beredar di media sosial. Dalam postingan akun Instagram atas nama @reset.feeds, nenek tersebut diketahui membawa beberapa barang dagangan, di antaranya minyak goreng, mi instan, tempe, bawang putih, dan cabai.

Namun, perhatian warganet tidak hanya tertuju pada tindakan pencurian itu, tetapi juga pada perlakuan warga terhadap sang nenek. Ia dikerumuni warga, dimarahi, bahkan kerudung yang dikenakannya ditarik hingga sobek.

Lantas, bagaimana Islam memandang seseorang yang mencuri karena desakan kebutuhan hidup? Dan bagaimana pula hukum memperlakukan pencuri dengan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya berikut ini:

Larangan Mencuri dalam Islam

Perlu diketahui bahwa mengambil harta milik orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, dalam keadaan dan keadaan dan kondisi apa pun selama tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Setiap orang memiliki hak atas barang dan harta yang dimilikinya, sehingga tidak seorang pun diperbolehkan merampas atau mengambilnya tanpa izin dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan hal ini, Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Ma’idah, [5]: 38).

Selain ayat ini, larangan mencuri juga Rasulullah tegaskan dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya, “Tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan iman, dan tidaklah seorang yang merampas hak orang lain agar pandangan manusia tertuju kepadanya dalam keadaan iman.” (HR. Bukhari).

Ayat dan hadits tersebut setidaknya menjadi bukti yang sangat kuat bahwa tindakan mencuri dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Bahkan, melalui QS. Al-Ma’idah ayat 38, Allah swt tidak hanya menegaskan larangan mencuri, tetapi juga menetapkan ancaman hukuman berupa potong tangan, sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain dapat dikenai hukuman berupa potong tangan, Rasulullah saw melalui hadits riwayat Bukhari tersebut juga menegaskan bahwa tindakan mencuri juga dapat mengurangi kesempurnaan iman seseorang.

Namun, hukuman potong tangan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, melainkan menjadi kewenangan pemerintah atau otoritas hukum yang sah. Kemudian selain itu, penerapan hukuman tersebut apabila barang yang dicuri mencapai nisab, yaitu seperempat dinar emas murni yang telah dicetak, atau kurang lebih Rp2,5 – Rp2,7 juta jika dikonversikan dengan harga emas Indonesia saat ini, dan bisa berubah mengikuti perkembangan harga emas.

Sedangkan apabila nilai barang yang dicuri tidak mencapai batas tersebut, maka pelakunya tidak dikenai hukuman potong tangan. Penjelasan ini sebagaimana dicatat oleh Syekh Taqiyuddin al-Hishni, dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan sebagai berikut:

يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ أَنْ يَكُوْنَ نِصَابًا، وَهُوَ رُبُعُ دِيْنَارٍ مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ الْمَضْرُوْبِ، فَلَا قَطْعَ فِيْمَا دُوْنَهُ

Artinya, “Disyaratkan pada harta yang dicuri agar mencapai nisab, yaitu seperempat dinar dari emas murni yang dicetak. Maka tidak ada hukuman potong tangan pada harta yang kurang dari itu.” (Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, [Damaskus: Darul Khair, 1994 M], halaman 484).

Namun, terlepas dari ketentuan tersebut, bagaimana jika pencurian yang dilakukan sang nenek benar-benar dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan hidup? Apakah dalam kondisi ini tindak pencurian tetap dipandang sama tanpa mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya? Simak penjelasannya berikut ini:

Mencuri karena Sangat Membutuhkan

Perlu diketahui bahwa Islam juga mempertimbangkan kondisi seseorang yang melakukan pencurian karena keterpaksaan disebabkan sangat membutuhkan, seperti ketika berada dalam kondisi sangat lapar dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal ini, ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Alasannya karena kondisinya menyerupai orang yang berada dalam keadaan darurat (mudthar). Penjelasan ini sebagaimana dicatat oleh Imam Ibnu Qudamah, yang mengutip pendapat Imam Ahmad sebagai berikut:

قَالَ أَحْمَدُ: لَا قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا سَرَقَ مَا يَأْكُلُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ... وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ

Artinya, “Imam Ahmad berkata: ‘Tidak ada potong tangan pada saat kelaparan.’ Maksudnya, orang yang membutuhkan apabila mencuri sesuatu untuk dimakannya, maka tidak dikenai hukuman potong tangan baginya, sebab ia seperti orang yang dalam keadaan darurat.
 

Hal ini diarahkan pada orang yang tidak mendapati makanan yang bisa ia beli, atau tidak memiliki uang untuk membelinya. Sebab ia memiliki syubhat (keraguan yang menggugurkan had) dalam mengambil makanan yang akan dimakannya.” (Al-Mughni li Ibni Qudamah, [Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1389 H], jilid XX, halaman 272).

Meski demikian, kondisi keterpaksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan tindakan mencuri dibenarkan secara mutlak. Hanya saja, penjelasan ini setidaknya menjadi pengingat bahwa dalam persoalan pencurian perlu dilihat secara bijak, dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, bukan sebatas menilai perbuatannya.

Larangan Main Hakim Sendiri

Perlu diingat bahwa beberapa penjelasan sebelumnya pada hakikatnya tidak hanya menegaskan aturan dalam penerapan hukuman pencurian, tetapi juga menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri, karena meski seseorang melakukan kesalahan, hal itu tidak serta-merta memberikan hak kepada orang lain untuk memperlakukannya secara sewenang-wenang.

Bahkan, andaikan pelaku pencurian harus mendapatkan hukuman, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan berdasarkan keputusan sepihak masyarakat, melainkan menjadi kewenangan pemerintah atau yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan hukuman.

Ketentuan ini didasarkan pada praktik Rasulullah saw dan para khalifah yang tidak pernah melaksanakan hukuman had tanpa kewenangan dan persetujuan dari pemimpin. Simak penjelasan Imam Abul Qasim ar-Rafi’i (wafat 623 H), dalam kitab al-Aziz mengatakan sebagai berikut:

أَمَّا الْحُرُّ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ اسْتِيفَاءَ حَدِّهِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

Artinya, “Adapun orang merdeka, telah kami jelaskan bahwa pelaksanaan had (hukuman)nya diserahkan kepada pemimpin atau orang yang diberi wewenang olehnya. Hal itu karena tidak pernah ada hukuman yang dilaksanakan pada masa Rasulullah kecuali atas izinnya, dan pada masa Khulafaur Rasyidin kecuali atas izin mereka.” (Al-Aziz Syarh al-Wajiz, [Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997 M], jilid XI, halaman 162).

Selain itu, para ulama juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menuntut haknya sendiri tanpa melalui proses hukum, apabila tindakan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerusuhan atau mudarat yang lebih besar daripada hilangnya hak itu sendiri.

Penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman negara Kwait dalam ensiklopedia fiqihnya sebagai berikut:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَةٌ أَوْ مَفْسَدَةٌ تَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ ضَيَاعِ الْحَقِّ

Artinya, “Para ulama fiqih berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menunut haknya sendiri tanpa melalui proses peradilan, apabila dapat menimbulkan pertikaian atau kerusakan melebihi kerugian hilangnya hak.” (Mausu’ah Fiqhiyyah al-Kwaitiyyah, [Kwait: Wizaratul Auqaf was Syu’un al-Islamiyyah, 1427 H], jilid XXIX, halaman 158).

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa menegakkan hukuman bukan berarti boleh menghukum orang lain sesuka hati. Pelaku tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan proses yang adil. Karenanya, ketika mendapati tindakan pencurian, masyarakat seharusnya mengamankan situasi, mencegah tindakan yang membahayakan, lalu menyerahkan pelakunya kepada pihak yang berwenang.

Adapun menghakimi, mengeroyok, atau memperlakukan seseorang justru dapat menimbulkan pelanggaran baru yang dilarang dalam Islam, karena di dalamnya terdapat tindakan merendahkan orang lain. Rasulullah saw bersabda:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya, “Cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan apabila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mencuri merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun penerapan hukuman terhadap pelakunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan syariat dan menjadi kewenangan pemerintah atau pihak yang diberi wewenang.

Selain itu, Islam juga mempertimbangkan kondisi keterpaksaan pelaku, seperti seseorang yang mengambil makanan karena benar-benar tidak memiliki jalan lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Oleh sebab itu, dalam kasus nenek yang mencuri sejumlah kebutuhan dapur tersebut, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menghakimi, apalagi melakukan kekerasan hingga menarik dan merobek pakaiannya. Penanganannya harus diserahkan kepada pihak berwenang. Kemudian di saat yang sama, kondisi sosial yang melatarbelakangi perbuatannya juga perlu diperhatikan.

Demikian tulisan tentang hukum mencuri karena kebutuhan hidup dan larangan main hakim sendiri dalam Islam. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peduli terhadap kondisi sesama dan tidak mudah menghakimi orang lain. Wallahu a’lam bish-shawab.

Sunnatullah, Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Kokop Bangkalan Jawa Timur.