Ekonom nilai KEM-PPKF 2027 tunjukkan fase baru pembangunan ekonomi

1 jam yang lalu 6

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai KEM-PPKF 2027, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di DPR, menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Ia memandang target pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai pemerintah hanya akan realistis apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan, dan membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih kuat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kapasitas negara bukan hanya terkait dengan besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.

"Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini," kata dia.

Fakhrul menilai rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia yang masih berada pada kisaran 11 persen menunjukkan bahwa ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas negara tidak boleh hanya dilakukan lewat pendekatan penambahan tarif atau pungutan baru.

"Fokus utamanya justru harus pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah," jelas dia.

Dalam era global yang semakin volatile, menurut Fakhrul, kebijakan yang konsisten dan predictable menjadi faktor utama dalam menjaga biaya pendanaan negara tetap rendah.

"Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal," ujar dia.

Fakhrul mencatat salah satu poin penting dari paparan Presiden, yakni sorotan terhadap ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya net outflow pada neraca finansial.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya struktur balance of payments kita masih harus diperkuat," jelas dia.

Fakhrul juga menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi ke depan hanya dapat dicapai apabila Indonesia berhasil membangun arsitektur pembiayaan yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal.

Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu dipercepat pemerintah dan otoritas keuangan, salah satunya pendalaman pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen hedging yang lebih baik terhadap risiko global.

Strategi kedua yakni internasionalisasi rupiah secara bertahap dan realistis, terutama lewat perluasan local currency settlement di kawasan regional.

Sementara strategi ketiga adalah memperluas sumber pembiayaan non-dolar melalui penerbitan obligasi berbasis renminbi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Selain itu, menurutnya, Indonesia perlu membangun long-IDR environment untuk memperkuat pembiayaan domestik jangka panjang.

Fakhrul pun menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan negara memiliki fondasi pembiayaan yang cukup kuat untuk menopang transformasi tersebut.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya