Ekonom: BSF sebaiknya jadi bantalan stabilisasi jangka pendek

39 menit yang lalu 1

pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) oleh pemerintah sebaiknya diposisikan sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

Ia mengingatkan bahwa efektivitas BSF akan terbatas jika tekanan berasal dari faktor fundamental. Jika defisit fiskal melebar, beban bunga utang meningkat, rupiah terus melemah, atau kepercayaan investor turun, maka BSF tidak akan cukup kuat menahan tekanan pasar.

“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal juga mengingatkan risiko moral hazard dan distorsi pasar yang perlu dijaga agar investor tidak bergantung pada intervensi pemerintah.

“Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik,” kata dia.

Meski begitu, Rizal memandang pembentukan BSF cukup relevan di tengah tekanan pasar keuangan saat ini.

Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp17.400 per dolar AS, sementara imbal hasil (yield) SBN 10 tahun bergerak di kisaran 6,7-7 persen.

Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN turun menjadi sekitar 12,7 persen per April 2026, jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu yang sempat di atas 30 persen.

Kondisi ini membuat pasar obligasi domestik lebih sensitif terhadap capital outflow dan gejolak global.

Rizal menjelaskan bahwa BSF dapat menjadi shock absorber ketika terjadi tekanan jual berlebihan di pasar SBN. Instrumen ini membantu menjaga agar lonjakan yield tidak terlalu ekstrem sehingga biaya utang pemerintah tetap terkendali.

“Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” kata Rizal.

Dihubungi terpisah, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memandang pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, terutama saat kondisi pasar keuangan bergejolak dan kapasitas intervensi Bank Indonesia (BI) terbatas.

“Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” kata Myrdal.

Ia menilai BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan, sehingga pemerintah dapat meminimalkan dampak aksi jual investor di pasar obligasi dan menjaga stabilitas yield SBN.

Namun, Myrdal mengingatkan efektivitas BSF sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya. Jika tekanan pasar tinggi sementara alokasi dana BSF terbatas, intervensi dinilai berisiko tidak optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas fiskal tetap terjaga agar inisiatif BSF tidak justru membebani keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BI dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pelaksanaan BSF.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan bond stabilization fund guna menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Purbaya juga menyebut, bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV).

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya