Ekonom Bank Danamon proyeksikan BI-Rate 6,25 persen akhir 2026

8 jam yang lalu 3

Kami mempertahankan proyeksi BI-Rate pada akhir 2026 sebesar 6,25 persen

Jakarta (ANTARA) - Tim ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk memproyeksikan BI-Rate mencapai 6,25 persen pada akhir 2026 di tengah risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah, inflasi impor dan pengetatan kondisi keuangan global.

“Kami mempertahankan proyeksi BI-Rate pada akhir 2026 sebesar 6,25 persen,” kata Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz dalam kajian Indonesia Macro Glint yang diterima di Jakarta, Rabu.

Irman mengatakan kenaikan suku bunga lanjutan masih berpeluang dilakukan apabila tekanan terhadap rupiah kembali meningkat, inflasi impor menjadi lebih persisten, atau kondisi keuangan global semakin mengetat.

Namun, menurut dia, keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen pada Juli 2026 menunjukkan bahwa waktu pengetatan moneter berikutnya semakin bergantung pada perkembangan data dan kondisi eksternal.

BI dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21-22 Juli 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen.

Irman menilai keputusan tersebut sebagai langkah menahan suku bunga dengan kecenderungan ketat atau hawkish hold, bukan perubahan arah menuju kebijakan yang lebih longgar.

Menurut dia, kebijakan nonsuku bunga masih menjadi garis pertahanan utama BI dalam menjaga stabilitas rupiah.

Alih-alih langsung menaikkan suku bunga, BI memilih memperkuat intervensi valuta asing, menjaga daya tarik imbal hasil instrumen pasar uang, serta menurunkan biaya lindung nilai bagi investor asing.

Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga aliran masuk investasi portofolio asing, memperdalam pasar valuta asing domestik, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia di tengah meningkatnya tekanan eksternal.

BI menaikkan insentif pengurangan premi transaksi swap lindung nilai untuk investasi portofolio asing dari 10 persen menjadi 12,5 persen.

Bank sentral juga memberikan insentif baru sebesar 15 persen untuk transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF) lindung nilai.

Selain itu, BI memberikan insentif untuk transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT), berupa tambahan diskon transaksi swap lindung nilai sebesar 10 persen dan pengurangan premi DNDF sebesar 10 persen.

Irman menilai penurunan biaya lindung nilai dan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang tetap menarik dapat membantu menjaga permintaan investor asing terhadap aset keuangan domestik.

Meski demikian, lanjut dia, bauran kebijakan tersebut diperkirakan hanya meredam, bukan sepenuhnya menghilangkan tekanan eksternal, terutama apabila sentimen risiko global memburuk atau ketegangan geopolitik semakin meningkat.

BI juga menaikkan batas maksimum insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 5,5 persen menjadi 6 persen dari dana pihak ketiga perbankan. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 1 September 2026.

Dalam penyempurnaan tersebut, alokasi KLM untuk penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas disesuaikan dari paling tinggi 4,5 persen menjadi 4 persen dari dana pihak ketiga.

Sementara itu, BI memperkenalkan KLM Pendalaman Pasar Uang dengan alokasi paling tinggi 2 persen dari dana pihak ketiga bagi bank yang mempertahankan porsi optimal kepemilikan SBN dan SRBI nonrepo.

Menurut Irman, kerangka KLM yang telah dirancang ulang diharapkan memperbaiki distribusi likuiditas, memperdalam pasar uang, serta menjaga kecukupan likuiditas perbankan untuk mendukung penyaluran kredit.

Ia menilai bauran kebijakan tersebut mencerminkan upaya BI menjaga stabilitas rupiah dengan meminimalkan dampak pengetatan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Irman memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,30 persen pada 2026, dengan inflasi akhir tahun sebesar 3,50 persen dan nilai tukar rupiah pada akhir tahun berada di kisaran Rp17.830 per dolar AS.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya