Bupati Mimika beberkan alasan penyerapan anggaran 2026 masih rendah.

Timika (ANTARA) - Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan proses pekerjaan proyek fisik yang belum dilaksanakan berdampak pada rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Johannes Rettob di Timika, Kamis, mengatakan belum terlaksananya pekerjaan fisik saat ini disebabkan kenaikan harga barang di seluruh wilayah Indonesia saat ini.Situasi ini berdampak pada naiknya harga satuan barang dan berpengaruh terhadap proses tender pekerjaan fisik.

“Ada beberapa catatan penting mengapa pembangunan infrastruktur belum berjalan. Pertama, harga barang naik. Misalnya, kita mengambil material dari Surabaya, di sana mengalami kenaikan harga. Belum lagi biaya transportasi ke sini juga naik karena harga solar mengalami kenaikan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini sedang berupaya melakukan evaluasi dengan meninjau kembali (review) harga satuan pekerjaan secara menyeluruh. “Misalnya, kalau kami membangun jalan satu kilometer dengan nilai anggaran sebelumnya sekian, sementara sekarang harga satuan mengalami kenaikan, apakah tetap dipaksakan dengan anggaran sebelumnya, kontraktor pasti tidak mau ikut tender,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan review harga satuan, akan dilakukan penyesuaian volume pekerjaan agar total nilai kontrak tidak melebihi anggaran yang telah tersedia.

“Anggaran tidak mungkin kita tambah. Yang kita lakukan adalah mengurangi volume pekerjaan, dan sekarang sedang kami pikirkan,” ujarnya.

Ia mengatakan rata-rata pekerjaan fisik yang sedang dilaksanakan di beberapa daerah saat ini merupakan pekerjaan multiyears, sedangkan pekerjaan fisik tahunan hampir di seluruh wilayah belum dilaksanakan.

“Saya sampaikan ini karena saya Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), jadi kami mengetahui situasi ini,” ujarnya.

Ia mengatakan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme Contract Change Order (CCO). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan melalui mekanisme CCO.

“Ada beberapa pekerjaan yang bisa ditenderkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan CCO pada tahap pelaksanaan. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan melalui mekanisme CCO. Hal ini harus dipahami masyarakat,” ujarnya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika Marthen Tappi Mellisa menyebut hingga pertengahan Mei ini realisasi penyerapan APBD Mimika baru mencapai 11,38 persen atau sekitar Rp637 miliar dari total APBD 2026 yang mencapai Rp5,6 triliun.

Realisasi terbesar bersumber dari belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sementara belanja modal masih minim lantaran pekerjaan proyek pemerintah belum berjalan.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.