BPKP siap dorong daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah

4 jam yang lalu 3

BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha menyatakan pihaknya siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang kian kompleks guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Setya menguraikan beberapa agenda prioritas nasional dan daerah yang menjadi fokus pengawasan BPKP, mulai dari percepatan penurunan prevalensi stunting, efektivitas realisasi anggaran belanja, hingga tata kelola pendidikan melalui pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pengawasan belanja daerah, Kedeputian PPKD BPKP juga fokus pada pengawasan penguatan sektor pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga turut dalam pengawasan lintas sektor melalui Satuan Tugas (Satgas) kawasan hutan sawit dan tambang, serta memastikan kesiapan pengawalan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat regional.

Tata kelola manajemen aset daerah yang rawan sengketa, serta mitigasi risiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga disebut menjadi fokus utama pengawasan Kedeputian PPKD BPKP.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan. BPKP akan mengedepankan fungsi pencegahan melalui pendampingan probity audit yang dilakukan secara bersinergi dengan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” ujar dia pula.

Komitmen Kedeputian PPKD BPKP ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah baru.

“Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulawesi Selatan,” ujar Andi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya