BI: Pendekatan ekosistem perlu diterapkan dalam pengembangan UMKM

1 jam yang lalu 2

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang pendekatan berbasis ekosistem perlu untuk diterapkan dalam pengembangan dan pembiayaan UMKM, dengan harapan korporasi besar nantinya dapat melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasoknya.

“Jadi jangan hanya dilihat satu unit, tapi kita bisa melihat ekosistem dari UMKM tersebut,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat.

Destry mencontohkan besarnya potensi UMKM yang digerakkan oleh kelompok perempuan di berbagai daerah. Apalagi, kata dia, sekitar 64 persen dari pelaku UMKM merupakan perempuan.

Menurutnya, pendekatan ekosistem yang dibarengi dengan peningkatan kualitas UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menjelaskan bahwa pengalaman berbagai negara menunjukkan industri besar di negara-negara maju bertumbuh karena ditopang oleh UMKM dan industri menengah yang menjadi bagian dari rantai pasoknya.

Ia mencontohkan Jepang, Jerman, hingga Tiongkok sebagai negara yang membangun industri besarnya dengan memperkuat ekosistem UMKM.

Di Jepang dan Jerman, UMKM serta industri menengah menjadi bagian penting dari rantai pasok sektor manufaktur, sedangkan Tiongkok melengkapinya dengan penguatan ekosistem digital dan pendidikan vokasi.

Menurut Solikin, UMKM dapat dibagi ke dalam tiga level. Pertama, UMKM yang sudah memiliki kinerja baik, tetapi belum memiliki akses pemasaran yang lebih luas. Kelompok ini perlu didukung tidak hanya melalui insentif pembiayaan, tetapi juga dengan menjembatani akses pasar.

Kedua, UMKM yang masih berkembang yang perlu dibenahi dari sisi manajemen bisnis, laporan keuangan, dan aspek lainnya. Serta ketiga, UMKM yang masih lemah dalam berbagai aspek sehingga kelompok ini memerlukan pendampingan secara intensif.

“Itulah tantangan kita. Kalau bicara esensinya, jawabannya adalah ekosistem. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yang dibangun adalah ekosistem. Kita tidak bisa mengembangkan UMKM secara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ekosistem end-to-end,” jelas Solikin.

Adapun BI sendiri, imbuh Solikin, memiliki sejumlah kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk melalui kebijakan makroprudensial antara lain Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

“Kedua kebijakan ini sejalan dengan upaya BI yang pro-growth, tetapi juga berkualitas," kata Solikin.

Di samping melalui kebijakan, BI juga memiliki sekitar 3.000 UMKM binaan, dengan sekitar 20 persen dari UMKM binaan tersebut telah berorientasi ekspor (export-oriented).

Selain itu, BI menyelenggarakan inisiatif Program Intermediasi Percepatan Indonesia (PINISI) yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha dari sisi demand dan supply, baik melalui policy dialogue, business matching, maupun kegiatan rutin lainnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya