BI-Pemerintah perkuat program pengendalian inflasi guna hadapi El Nino

8 jam yang lalu 4

Melalui GPIPS ini, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diarahkan pada penjagaan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan guna mengantisipasi dampak El Nino.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa GPIPS dijalankan melalui sejumlah program di daerah.

Program tersebut antara lain penerapan good agricultural practices seperti penyediaan sarana irigasi, digital farming, penguatan pascapanen termasuk penyediaan cold storage, serta hilirisasi pangan khususnya untuk komoditas hortikultura.

Selain itu, BI bersama Pemerintah memperluas kerja sama antardaerah (KAD) dengan skema business to business (B2B) berbasis pemetaan daerah surplus dan defisit agar distribusi pangan lebih efektif.

Upaya lain juga dilakukan melalui optimalisasi fasilitasi distribusi pangan (FDP) secara forward looking serta pemberian subsidi ongkos angkut sehingga harga produk menjadi lebih terjangkau.

Terakhir, GPIPS juga diperkuat melalui perluasan Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar yang dilaksanakan secara lebih tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu.

“Semua strategi tersebut kita harapkan dapat menjaga harga-harga di pasar. Kita juga melihat pergerakan inflasi volatile food sudah mulai membaik dan melandai, dan kita akan terus lakukan untuk mengantisipasi sampai dengan akhir tahun,” jelas Ricky.

Program GPIPS telah diluncurkan di wilayah Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, GPIPS dijadwalkan diluncurkan di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026 dan dilanjutkan di Kalimantan serta Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Menurut Ricky, GPIPS tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan.

Implementasi program disesuaikan dengan tantangan di masing-masing daerah sehingga tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.

“Melalui GPIPS ini, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga,” kata Ricky.

Sebagai informasi, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan 3,08 persen (yoy) pada Mei, namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi, yakni 5,58 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras seiring penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Ricky menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan BI, tekanan inflasi secara spasial terkonsentrasi di Sumatera, Sulampua, dan Kalimantan.

Adapun tekanan inflasi volatile food paling tinggi terjadi di Sumatera dan Sulampua, terutama akibat faktor cuaca, khususnya El Nino, yang menyebabkan berakhirnya masa panen serta mengganggu pasokan dan distribusi pangan.

“Untuk merespons kondisi ini, BI koordinasi dengan pemerintah melalui 46 kantor perwakilan. Kita juga menjalankan GPIPS dengan menggunakan strategi 4K untuk pengendalian harga di daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," kata Ricky.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya