Asbanda dorong kuatkan peran BPD jadi pilar pembangunan ekonomi daerah

1 jam yang lalu 2

Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mendorong terciptanya level playing field bagi BPD untuk memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD mempunyai karakteristik tersendiri, karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp770 triliun. Menurut Agus, secara fundamental kondisi BPD sehat.

Namun, fungsi intermediasi yang terus bertumbuh di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati, agar tidak meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Penempatan tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Karena BPD bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional. Maka itu Asbanda mendorong agar dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional terdapat perspektif regional development impact, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dari bank komersial pada umumnya.

Agus mengatakan untuk peningkatan daya saing dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dan sindikasi pembiayaan, Asbanda dan seluruh BPD mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance dan risk management, serta memperbesar CASA dari masyarakat dan dunia usaha.

Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital dan kompetitif.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” kata Agus pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya