AS Dilaporkan Bakal Segera Akui Kemerdekaan Palestina, Politikus Israel Panik

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Pemimpin oposisi Israel, Avigdor Liberman, mengklaim bahwa Amerika Serikat akan mengakui negara Palestina dalam waktu sekitar dua tahun mendatang, setelah masa jabatan Presiden Donald Trump saat ini berakhir.

Ketua partai Yisrael Beytenu itu menyampaikan pernyataan tersebut di Universitas Reichman, seraya mengatakan bahwa pengakuan itu akan mencakup seluruh wilayah Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur.

Liberman menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan para pejabat dari Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional pada awal pekan ini, dan mengatakan bahwa "semua pihak, tanpa terkecuali, mendukung pengakuan negara Palestina."

"Saya katakan dengan keyakinan 200 persen, Amerika akan memimpin pengajuan resolusi di Dewan Keamanan [Perserikatan Bangsa-Bangsa], dan Palestina akan menjadi sebuah negara dalam segala arti kata yang sesungguhnya, serta menjadi anggota penuh PBB," ujarnya dilansir the Jerusalem Post, Jumat.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, persetujuan AS diperlukan untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB yang artinya meneguhkan kedaulatannya di antara bangsa-bangsa dunia. Pengakuan yang mencakup wilayah Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur juga akan memukul Israel yang selama ini mencaplok wilayah-wilayah tersebut.

Liberman juga menggambarkan hasil tersebut sebagai "sesuatu yang hampir mustahil untuk dibatalkan." Mantan menteri pertahanan itu menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengetahui rencana langkah tersebut dan membiarkannya terus berjalan.

"Pendekatan keluarga Netanyahu adalah jika Bibi bukan perdana menteri, maka biarlah negara ini hancur," ujar Liberman, seraya mengklaim bahwa saat pengakuan itu terjadi, Netanyahu "tidak akan lagi menjabat sebagai perdana menteri."

Ia menantang Netanyahu untuk menuntutnya atas pernyataan tersebut, serta berjanji akan melepaskan hak imunitas parlementernya jika hal itu benar-benar terjadi.

Sebelumnya, The Jerusalem Post melaporkan usulan Yisrael Beytenu terkait Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang mencakup penyerahan tanggung jawab atas ketertiban umum dan kehidupan sehari-hari warga Palestina di Wilayah A dan B Tepi Barat kepada Yordania, sementara Israel tetap memegang kendali atas kesinambungan wilayah dan tanggung jawab keamanan.

Rencana Yisrael Beytenu juga menyerukan pembubaran Otoritas Palestina dan pembatalan Perjanjian Oslo.