32 Negara NATO Berkumpul di Kyiv, Ukraina Tetap Sulit Jadi Anggota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perwakilan militer dari seluruh 32 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar pertemuan langka di Kyiv, Ukraina, di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Rusia. Kunjungan tersebut memperlihatkan semakin eratnya hubungan pertahanan NATO dengan Ukraina, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelenskyy itu masih menghadapi hambatan politik untuk menjadi anggota aliansi militer Barat.

Pertemuan Komite Militer NATO berlangsung pada Selasa (6/10/2026) dan diumumkan secara resmi sehari kemudian. Kehadiran seluruh perwakilan militer negara anggota NATO untuk pertama kalinya dalam delapan tahun itu berlangsung ketika Amerika Serikat justru menegaskan bahwa keanggotaan Ukraina belum menjadi agenda yang sedang dibahas.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, dalam pernyataan pada Selasa (6/10/2026), menyebut peluang Ukraina bergabung dengan NATO saat ini belum berada di meja pembahasan. Ia menegaskan bahwa keputusan menerima anggota baru memerlukan persetujuan bulat seluruh negara anggota, sementara Washington lebih memusatkan perhatian pada upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Keanggotaan Ukraina di NATO, seperti Anda ketahui, saat ini belum berada di meja pembahasan," kata Rubio sebagaimana dilaporkan kantor berita Interfax-Ukraine. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat masih bersedia memainkan peran konstruktif untuk mencapai penyelesaian konflik, meskipun perkembangan di lapangan belum menunjukkan arah yang menjanjikan.

Pernyataan itu mencerminkan salah satu persoalan paling rumit dalam hubungan Ukraina dengan Barat sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. NATO terus meningkatkan kerja sama militer dengan Kyiv, tetapi aliansi tersebut belum mempunyai kesepakatan politik untuk memperluas keanggotaannya hingga mencakup Ukraina.

Deutsche Welle dalam laporan Kamis (8/10/2026) menggambarkan kunjungan tersebut sebagai demonstrasi solidaritas militer negara-negara NATO terhadap Ukraina. Namun, media Jerman itu juga menyoroti kenyataan bahwa Kyiv masih berada di luar aliansi meskipun hubungan pertahanannya terus diperkuat.

Delegasi tersebut dipimpin Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavo Dragone, yang bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi. Keduanya membahas kebutuhan militer Ukraina, perkembangan peperangan, serta pengalaman tempur yang dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan pertahanan negara-negara NATO.

"Kami hadir dengan kekuatan penuh dan membawa pesan yang jelas: hubungan antara NATO dan Ukraina kuat dan tidak dapat diputuskan," kata Cavo Dragone dalam pernyataan resmi NATO yang diterbitkan pada Rabu (7/10/2026).

Ia menegaskan bahwa NATO tetap mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina di tengah perang dengan Rusia. Menurutnya, pengalaman militer Ukraina menghadapi invasi Rusia juga memberikan pelajaran penting bagi aliansi dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai ancaman keamanan pada masa mendatang.

Kyiv Post melaporkan bahwa kunjungan lengkap Komite Militer NATO tersebut merupakan yang pertama sejak April 2018. Selain berdialog dengan pimpinan militer Ukraina, delegasi mengunjungi sejumlah fasilitas pertahanan untuk mempelajari penggunaan sistem pertahanan udara, pesawat nirawak, dan kendaraan darat tanpa awak.

Para perwakilan militer juga mendatangi Tembok Peringatan bagi tentara Ukraina yang gugur dalam peperangan. Kunjungan itu dimaksudkan sebagai penghormatan kepada personel militer Ukraina sekaligus penegasan dukungan politik dan militer dari negara-negara anggota NATO.

Meski demikian, kehadiran delegasi dari 32 negara tidak dapat diartikan sebagai keputusan untuk menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Komite Militer merupakan badan penasihat militer tertinggi dalam struktur aliansi, sedangkan keputusan mengenai penerimaan anggota baru tetap berada di tangan pemerintah negara-negara anggota melalui mekanisme konsensus.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena hubungan operasional NATO dengan Ukraina berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses politik keanggotaannya. Selama lebih dari empat tahun perang, negara-negara anggota aliansi telah memasok berbagai sistem persenjataan, memberikan pelatihan, serta membantu meningkatkan kemampuan militer Ukraina.

NATO menyatakan bahwa peningkatan kemampuan Ukraina menggunakan peralatan, prosedur, dan standar militer yang kompatibel dengan aliansi merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang. Namun, kemampuan bekerja sama secara militer tidak dengan sendirinya memberikan hak atas perlindungan pertahanan kolektif sebagaimana dimiliki negara anggota NATO.