Setahun berdiri, laporan keuangan Kementrans meraih opini WTP dari BPK

1 minggu yang lalu 8

Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan dalam setahun sejak berdiri, laporan keuangan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Tahun Anggaran 2025 dinilai sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Peringkat itu merupakan opini audit tertinggi, yang berarti laporan keuangan Kementrans disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Iftitah dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

Ia menerangkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan,” ujar Iftitah.

Dirinya yakin tata kelola keuangan merupakan landasan bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi yang sudah disetujui Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Pemeriksaan Keuangan III BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara.

“Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya,” ujar Pimpinan III BPK RI Akhsanul Khaq.

Senada, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang hadir menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan,” katanya pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya