Jenderal Pakistan ke Teheran, Ajak Iran Gabung Pakta Makkah?

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Panglima Militer Pakistan, Asim Munir, akan bertolak ke Teheran pada hari Senin. Kunjungan tokoh militer paling berpengaruh di Pakistan itu disebut untuk “memperkokoh keamanan di kawasan.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam sebuah pernyataan pada Ahad mengatakan bahwa Munir akan memimpin delegasi ke ibu kota Iran tersebut "sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral Iran-Pakistan." 

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari "upaya berkelanjutan Pakistan untuk membantu memperkokoh perdamaian dan keamanan di kawasan," sebut pernyataan tersebut. 

Pakistan telah memainkan peran kunci dalam upaya menghentikan konflik antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk memfasilitasi tercapainya nota kesepahaman pada bulan Juni, namun perundingan perdamaian saat ini tampaknya mengalami kebuntuan. 

Kunjungan ini juga selepas Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi dan Turki.

Berbarengan dengan rencana kunjungan itu, beredar kabar Iran telah diundang untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah untuk Pertahanan Bersama tersebut. Media-media Israel merujuk Al Mayadeen terkait info tersebut pada Sabtu dengan mengutip seorang pejabat senior Iran. 

Undangan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Iran maupun oleh salah satu dari ketiga negara yang menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut.

Mehdi Rahimi, kepala kantor berita Khaneh Mellat milik parlemen Iran, mengatakan kepada saluran tersebut bahwa "Iran telah menerima undangan untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah, dan masalah tersebut sedang ditinjau." 

Rahimi menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu "sedang bergerak untuk mencari payung keamanan regional," dan mengklaim bahwa hal ini merupakan "kemenangan bagi Iran, karena Iran telah lama menyerukan hal tersebut.”

Perjanjian Mekkah ditandatangani pada tanggal 7 Agustus oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Kesepakatan tersebut menetapkan prinsip pertahanan bersama, di mana serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. 

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membandingkan mekanisme ini dengan Pasal 5 perjanjian NATO, namun menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan untuk melawan Iran ataupun negara tertentu lainnya.

Negara-negara anggota telah mulai mengembangkan mekanisme koordinasi diplomatik dan militer, termasuk pertemuan antara menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan panglima militer, serta latihan gabungan dan kerja sama antarindustri pertahanan mereka. 

Aliansi dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak negara Turki menyatakan bahwa aliansi tersebut dapat diperluas untuk mencakup negara-negara tambahan. Mesir telah disebut-sebut secara terbuka sebagai calon anggota potensial.