BPS DIY: Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar petakan potensi ekonomi daerah

Yogyakarta, DIY (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut hasil dari pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas akan menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi wilayah kabupaten dan kota provinsi ini menjadi lebih akurat.

"Beliau (Gubernur DIY) sangat mendukung pelaksanaan sensus ini karena hasilnya akan menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi wilayah DIY secara lebih akurat," kata Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih seusai mendampingi petugas Sensus Ekonomi 2026 mendata Gubernur DIY di Kompleks Keraton Yogyakarta, DIY, Selasa.

Menurut dia, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerima pelaksanaan sensus dengan terbuka dan memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya Sensus Ekonomi di DIY, mengingat pentingnya data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai potensi, karakteristik, dan dinamika ekonomi DIY yang selama ini kuat di sektor pendidikan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM.

"Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan seluruh informasi yang diberikan responden kepada petugas Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Menurut dia, data yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan sangat aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Tidak ada kaitannya dengan pajak ataupun kepentingan administratif lainnya," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, hingga saat ini, progres pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi di DIY mencapai sembilan persen dan sebanyak 4.082 petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota DIY sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus, BPS DIY juga mengimbau masyarakat mengenali identitas petugas resmi yang dilengkapi rompi, tanda pengenal, serta surat tugas resmi dari BPS guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus, salah satunya penyebaran informasi yang belum merata di masyarakat.

Karena itu, BPS mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga para ketua RT, dukuh, dan pemerintah kalurahan yang aktif membantu menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.