Calon DGS BI: Kebijakan moneter-fiskal bisa beda, tapi tujuan sama

36 menit yang lalu 1

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan otoritas moneter dan otoritas fiskal biasanya memiliki kebijakan yang berbeda, namun yang terpenting memiliki tujuan yang sama untuk mencapai stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kadang kala antara otoritas moneter dan otoritas fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda, tapi yang penting adalah tujuannya sama, menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat, fiskalnya harus bisa konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” kata Aida dalam paparannya pada fit and proper test di Jakarta, Rabu.

Aida menekankan pentingnya keseimbangan antara fiskal dan moneter sehingga dapat membangun persepsi positif bagi pelaku pasar.

Ia mengingatkan bahwa fiskal dan moneter merupakan dua motor utama dalam menggerakkan perekonomian. Ia mencontohkan bagaimana asumsi makro RAPBN yang disusun melalui sinergi dengan kedua otoritas.

“Supaya otoritas moneter bisa memahami dan melakukan respons kebijakan yang pas dengan asumsi, termasuk bagaimana penerbitan SBN, global bond, karena ini akan mempengaruhi likuiditas valas maupun likuiditas daripada rupiah,” kata Aida.

Lebih lanjut, Aida menekankan bagaimana kebijakan kedua otoritas dapat membangun persepsi positif sehingga diharapkan aliran modal bisa masuk ke Indonesia.

“Bila pasar, pelaku ekonomi memahami apa yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang kita laksanakan sekarang, maka mereka akan meminjamkan kepercayaan tersebut dengan mengalirkan modal dan kemudian ini menjadi modal kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Aida juga memaparkan tujuh program kerja sebagai bagian dari penguatan, antara lain kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data sesuai arsitektur data global, kebijakan memperluas sumber pembiayaan, kebijakan PUVA diversifikasi mata uang, kebijakan sistem pembayaran yang inovatif, pengembangan UMKM menuju ekosistem terintegrasi, serta bauran kebijakan kelembagaan.

Pada program reformasi data sesuai arsitektur data global, Aida mengingatkan bahwa tren global saat ini adalah perbaikan kodifikasi data-data untuk analisa yang lebih digital.

“Hal ini penting untuk surveillance kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana optimalisasi penerimaan devisa dan juga membantu untuk menjaga stabilitas daripada nilai tukar,” kata dia.

Kemudian untuk sumber pembiayaan, Aida memandang bahwa saat ini pembiayaan perbankan sudah berjalan dengan baik, namun ia berharap Indonesia bisa melangkah melampaui (beyond) perbankan.

“Seperti pendalaman pasar uang, dan termasuk di sini juga bagaimana BI menggunakan instrumen-instrumen pasar uang yang baru dan menjadi underlying dari operasi moneter kami,” jelas dia.

Aida juga mengajak berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya untuk memanfaatkan platform Investor Relations Unit yang sudah ada di BI.

Mengenai kebijakan pasar uang dan pasar valas (PUVA), ia menyoroti pentingnya pemanfaatan local currency transaction (LCT) untuk diversifikasi. Sementara pada sistem pembayaran inovatif, Aida berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan ini terutama terkait dengan cross-border payment.

Adapun pada program UMKM menuju ekosistem terintegrasi, Aida menjelaskan bahwa hal ini merupakan upaya untuk menghubungkannya dengan penyerapan tenaga kerja.

“UMKM tidak saja berdiri sendiri, bisa go export, tetapi bisa menjadi ke dalam value chain daripada pergerakan produksi yang dilakukan di hilirisasi,” kata dia.

Terakhir pada bauran kebijakan kelembagaan, Aida menyoroti upaya peningkatan business process re-engineering di BI sehingga lebih efisien serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Dari pengalaman kemarin pada saat nilai tukar mengalami tekanan, kami harus melakukan pemeriksaan ke bank maupun kepada korporasi dengan pembelian yang besar. Terasa sekali betapa diperlukannya peningkatan SDM yang menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah dua hal yang perlu dilakukan dan tentunya nanti terkait dengan tata kelola,” kata Aida.

Sebagai informasi, Aida S. Budiman merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI. Adapun Aida saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Pada Rabu, Komisi XI DPR RI juga menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI Destry Damayanti.

Sementara itu, uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8). Untuk calon Deputi Gubernur BI, terdapat dua nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya