UU PFII jadi momentum perkuat transformasi ekonomi Indonesia

Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pusat finansial internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Menurut dia, pengesahan UU PFII membuka peluang bagi Indonesia untuk mengelola aktivitas keuangan global yang selama ini lebih banyak dinikmati pusat-pusat keuangan di luar negeri.

"Saya menilai inisiatif pembentukan pusat keuangan internasional merupakan langkah yang baik, tetapi harus dirancang secara jauh lebih cermat agar manfaat ekonominya benar-benar maksimal," ujarnya.

Selain itu, Prof Didik berharap proses pembentukan regulasi strategis ke depan semakin memperkuat partisipasi publik dan pelibatan para ahli sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin kokoh.

Ia menegaskan, pandangan tersebut tidak mengurangi dukungannya terhadap keberadaan PFII. Menurut dia Indonesia memang patut memiliki pusat finansial internasional yang mampu mendukung perkembangan ekonomi nasional.

"Indonesia memang layak memiliki pusat keuangan internasional seperti itu. Yang paling penting sekarang adalah undang-undang ini dilaksanakan secara konsisten karena peluangnya sangat besar," katanya.

Didik menjelaskan Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk mendukung pengembangan pusat finansial internasional. Nilai perdagangan Indonesia saat ini mencapai sekitar 500 miliar dolar AS dan diperkirakan dapat meningkat menjadi sekitar 600 hingga 700 miliar dolar AS dalam waktu dekat. Besarnya aktivitas perdagangan tersebut diikuti oleh transaksi keuangan dan jasa yang juga bernilai tinggi.

Ia menambahkan, selama ini sebagian manfaat dari transaksi perdagangan maupun jasa internasional, seperti pembiayaan, asuransi, logistik, dan layanan keuangan lainnya, masih banyak dinikmati lembaga keuangan di luar negeri.

"Karena itu peluang tersebut memang perlu diambil oleh pemerintah sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan Indonesia dapat semakin banyak dikelola di dalam negeri," katanya.