Usai Pemilu Israel, MUI: Eisenkot tak Seperti Netanyahu

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai kemenangan Gadi Eisenkot dalam pemilu Israel berpotensi membuka ruang perubahan kebijakan terhadap Palestina, terutama terkait penanganan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Menurut Sudarnoto, jika Eisenkot berhasil mengungguli Benjamin Netanyahu, terdapat peluang kebijakan Israel menjadi lebih longgar dalam merespons persoalan kemanusiaan. Di antaranya, membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menciptakan peluang gencatan senjata yang lebih aman.

"Kalau Netanyahu menang, situasi sama sekali tidak berubah. Agak beda sedikit dengan Eisenkot. Kalau Eisenkot itu menang, kebijakannya mungkin bisa lebih longgar, lebih longgar itu maksudnya soal kemanusiaan," ujar Prof Sudarnoto saat dihubungi Republika, Jumat (31/10/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan data perolehan suara hingga 30 Oktober, Netanyahu memperoleh 53 kursi, Eisenkot 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mengantongi 19 kursi. Dengan komposisi tersebut, belum ada satu pun pihak yang memiliki cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.

Menurut dia, partai-partai Arab memiliki posisi strategis dalam menentukan konfigurasi pemerintahan Israel. Namun, baik Netanyahu maupun Eisenkot selama ini tidak bersedia berkoalisi dengan partai-partai Arab. Padahal, dukungan politik tersebut dapat menjadi penentu terbentuknya pemerintahan.

Sudarnoto menilai, perbedaan pendekatan antara Netanyahu dan Eisenkot dapat berpengaruh terhadap masa depan perjuangan Palestina. Eisenkot dinilai berpotensi lebih terbuka dalam mendengarkan tekanan internasional, baik dari negara-negara yang mendukung Palestina maupun gerakan masyarakat sipil global.

"Jadi Eisenkot tidak seperti Netanyahu. Dia bisa lebih mendengarkan tekanan-tekanan internasional yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan civil society, misalnya, yang selama ini terus bergerak, dan juga negara-negara," ucapnya.

Dia mengatakan, apabila ruang kebijakan kemanusiaan tersebut terbuka, masyarakat internasional memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat diplomasi dan tekanan politik terhadap Israel. Perubahan itu diharapkan dapat memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, meskipun belum tentu langsung berdampak pada kemerdekaan Palestina.