Krisis Konstitusi Polandia Memuncak, Presiden Tuding Mahkamah Konstitusi Direbut Paksa

JAKARTA — Polandia menghadapi krisis konstitusional setelah Presiden Karol Nawrocki menuding adanya pengambilalihan paksa Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Ketegangan memuncak ketika presiden membatalkan perjalanan kenegaraan ke Senegal, mendatangi gedung pengadilan pada dini hari, dan terlibat konfrontasi dengan sejumlah hakim yang keabsahan pengangkatannya masih dipersengketakan.

Nawrocki pada Sabtu (31/10/2026) menyerukan perundingan darurat dengan para pemimpin partai politik di parlemen untuk mengatasi krisis tersebut. Ia menyebut peristiwa di Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Polandia yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.

"Tadi malam telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan secara paksa terhadap lembaga negara yang diatur konstitusi," kata Nawrocki dalam pernyataan resmi kepresidenan, Sabtu.

Presiden juga mengumumkan telah berkonsultasi dengan Ketua Pertama Mahkamah Agung Polandia, Zbigniew Kapiński, yang memiliki pandangan serupa mengenai sengketa tersebut. Menurut Nawrocki, tindakan kelompok hakim yang mengambil alih kepemimpinan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang sah.

"Sehubungan dengan ancaman terhadap keamanan internal Republik Polandia, hari ini saya menggelar konsultasi mendesak dengan perwakilan kekuatan politik di parlemen untuk menstabilkan situasi politik dan memulihkan tatanan konstitusional," ujarnya.

Namun, tuduhan pengambilalihan paksa tersebut dibantah secara substantif oleh kubu hakim yang didukung pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk. Mereka berpandangan bahwa perubahan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan hukum akibat penolakan pimpinan sebelumnya terhadap sejumlah hakim pilihan parlemen.

Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa perselisihan tersebut merupakan eskalasi terbaru konflik panjang antara pemerintahan Tusk yang berorientasi pro-Uni Eropa dan kelompok politik konservatif yang bersekutu dengan Nawrocki. Kedua kubu saling menuding telah melanggar prinsip supremasi hukum dan membahayakan independensi lembaga peradilan.

Presiden Pulang Mendadak, Konfrontasi Terjadi Dini Hari

Krisis mulai meningkat pada Jumat (30/10/2026) ketika hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański. Korwin-Piotrowska kemudian menyatakan mengambil alih tugas memimpin lembaga tersebut sampai persoalan kepemimpinan diselesaikan.

Keputusan itu segera mendapat penolakan dari pimpinan pengadilan sebelumnya dan para politikus oposisi. Akun resmi Mahkamah Konstitusi di platform X yang masih dikelola kubu lama bahkan menyatakan telah terjadi pengambilalihan situs lembaga secara ilegal dan menuduh pihak yang terlibat melakukan kudeta.

Ketika situasi tersebut berkembang, Nawrocki sedang melakukan perjalanan menuju Senegal untuk kunjungan kenegaraan. Presiden memutuskan memutar balik pesawatnya dan kembali ke Warsawa setelah memperoleh informasi mengenai perkembangan di Mahkamah Konstitusi.

Setibanya di Polandia, Nawrocki terlebih dahulu menemui Kapiński sebelum mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada Sabtu. Kedatangannya disertai sejumlah pejabat dan petugas pengamanan kepresidenan, sementara aparat kepolisian telah berjaga di sekitar gedung.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan Nawrocki terlibat saling dorong ketika berusaha melewati sekelompok hakim di pintu masuk gedung. Di antara hakim tersebut terdapat Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, dan Maciej Berek yang pengangkatannya masih dipersoalkan pihak kepresidenan.

Menurut laporan Notes from Poland dan Euronews, Nawrocki kemudian terlibat perdebatan langsung mengenai legitimasi para hakim tersebut. Korwin-Piotrowska menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya merupakan hakim Mahkamah Konstitusi yang berhak menjalankan tugas.

"Kami adalah hakim Mahkamah Konstitusi," kata Korwin-Piotrowska kepada presiden sebagaimana terekam dalam video yang beredar.

"Kalian bukan hakim Mahkamah Konstitusi," jawab Nawrocki.

Konfrontasi tersebut memicu perbedaan versi mengenai siapa yang memulai kontak fisik. Pihak kepresidenan menuding para hakim menghalangi presiden dan melanggar perlindungan terhadap kepala negara, sedangkan kubu hakim menuduh Nawrocki memaksa masuk dengan mendorong orang-orang di depannya.

Presiden bertahan di kompleks pengadilan selama beberapa jam sebelum meninggalkan lokasi menjelang pukul 05.00 waktu setempat. Setelah itu, ia meminta polisi meninggalkan kawasan pengadilan dan menyatakan telah membantu Bartłomiej Sochański memasuki gedung untuk menjalankan tugas yang menurutnya masih sah.

Polisi Tahan Tiga Demonstran

Ketegangan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi turut memicu demonstrasi di luar kompleks pengadilan. Ratusan pendukung kelompok oposisi berkumpul sejak Jumat malam untuk memprotes perubahan kepemimpinan lembaga tersebut.

Associated Press melaporkan aparat kepolisian menahan tiga demonstran setelah terjadi kericuhan di sekitar pagar pengamanan. Sejumlah peserta aksi dilaporkan melemparkan benda ke arah polisi dan berusaha menerobos pembatas yang dipasang untuk mengamankan kompleks pengadilan.

Para demonstran berasal dari kelompok pendukung Partai Law and Justice (PiS) serta sejumlah organisasi politik konservatif lainnya. Ketua PiS Jarosław Kaczyński dan beberapa politikus oposisi turut terlihat di lokasi untuk menyatakan penolakan terhadap tindakan kelompok hakim yang mengambil alih kepemimpinan Mahkamah Konstitusi.

Sebagian peserta demonstrasi menuding pemerintahan Tusk berupaya menguasai lembaga peradilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, pemerintah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan perubahan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memulihkan independensi sistem peradilan.

Menurut laporan media Polandia Onet, polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi setelah menerima informasi mengenai risiko gangguan ketertiban. Aparat menegaskan kehadiran mereka ditujukan untuk mencegah kekerasan dan melindungi keselamatan orang-orang di kompleks pengadilan.

Polisi juga menyatakan tidak memasuki bagian dalam gedung ketika sengketa kepemimpinan berlangsung. Pernyataan tersebut penting karena Nawrocki sebelumnya menuding adanya pengerahan kekuatan negara untuk mengambil alih lembaga konstitusional itu.

sumber : Antara