Setahun Kemudian, BoP Terancam Jadi Tangan Kanan Penjajahan

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Setahun setelah Presiden Prabowo memutuskan bergabung dalam Board of Peace (BOP) alias Dewan Perdamaian kondisi di Gaza tak kunjung membaik. Sebaliknya, lembaga buatan Presiden AS Donald Trump itu kian mengarah jadi tangan kanan penjajahan.

Kesertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu jadi sorotan utama kebijakan Presiden Prabowo terkait nasib bangsa Palestina sepanjang dua tahun pemerintahannya. Muncul penolakan dan kritik dari berbagai pihak saat keputusan itu diambil.

Akademisi, tokoh ormas Islam, hingga mantan diplomat dan menteri luar negeri diundang ke Istana Prsiden guna mendengarkan penjelasan soal keputusan itu. 

Presiden Prabowo meyakini, kesertaan Indonesia penting untuk memulihkan kondisi di Gaza. Indonesia dibayangkan akan jadi kekuatan peneyimbang beserta sejumlah negara Muslim lainnya yang ikut bergabung.

Serangan AS-Israel ke Iran pada Februari 2026 mengubah proyeksi tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum mencabut penundaan kesertaan dalam inisiasi tersebut sebagai dampak serangan ke Iran.

Kabar terkini, Dewan Perdamaian akan mengupayakan partisipasi yang lebih besar dari Israel setelah pemilihan umum Knesset pada 27 Oktober. Ini diungkapkan seorang pejabat dari organisasi tersebut kepada Times of Israel pada hari Senin.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dari sekadar percakapan konstruktif menuju implementasi yang konstruktif," ujar pejabat tersebut kepada media itu, seraya menambahkan bahwa terdapat "batasan mengenai apa yang dapat dilakukan" akibat adanya pemilihan umum tersebut.

Laporan tersebut menyatakan bahwa dewan tersebut "masih terus memajukan rencana tersebut... setelah pemilihan umum, kami berharap dapat mempercepat prosesnya dengan laju yang jauh lebih cepat."

Dewan Perdamaian, yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump, beranggotakan 26 negara pendiri dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara-negara pendiri beserta para pemimpinnya antara lain Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam. Untuk daftar lengkap mengenai pemimpin dari masing-masing negara, silakan merujuk pada dokumen yang dimaksud.

Sebelumnya, mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, dituding meminta Otoritas Palestina menghapus seluruh penyebutan kata “Palestina” dari buku pelajaran sekolah dan menggantinya dengan istilah “Samaria”. Permintaan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan kepemimpinan Palestina agar memenuhi persyaratan politik dalam proses perdamaian dengan Israel.

Tudingan itu disampaikan mantan Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jeremy Greenstock, dalam wawancara di siniar David Hearst Podcast yang dilaporkan Middle East Eye pada 2 September 2026.

blair

Greenstock, yang menjabat sebagai duta besar Inggris untuk PBB pada 1998–2003, mengatakan Blair diminta Dewan Perdamaian untuk mendatangi Ramallah dan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Menurut Greenstock, penghapusan kata Palestina dari kurikulum pendidikan menjadi salah satu syarat agar Otoritas Palestina dinilai mampu mencapai kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri konflik yang pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“Belakangan, saya mendapat informasi bahwa dia diminta Dewan Perdamaian pergi ke Ramallah dan meminta penghapusan setiap penyebutan kata Palestina dari kurikulum pendidikan Palestina,” kata Greenstock, sebagaimana dikutip Middle East Eye.

Informasi itu, menurut Greenstock, diperolehnya dari sumber di tingkat kementerian.

Greenstock mengatakan, Presiden Mahmoud Abbas menolak permintaan tersebut. Ia menilai tuntutan semacam itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip yang mendasari kerja Dewan Perdamaian, khususnya terkait keadilan, ketidakberpihakan, dan pemahaman sejarah konflik Palestina-Israel.

Pihak Tony Blair membantah tudingan tersebut. Juru bicara Blair menyatakan laporan yang menyebut mantan perdana menteri Inggris itu meminta penghapusan kata Palestina tidak benar.

Tony Blair Institute for Global Change kemudian mengeluarkan pernyataan resmi pada 3 September 2026 yang menolak klaim tersebut. “Laporan ini sepenuhnya merupakan rekayasa. Kami dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut Tuan Blair meminta Otoritas Palestina menghapus nama Palestina dari kurikulum sekolah atau menggantinya dengan istilah lain,” demikian pernyataan lembaga tersebut.

Blair merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump, yang dibentuk untuk mengawasi proses perdamaian dan pengelolaan Gaza pascaperang.

Pada pertengahan Agustus 2026, Blair dilaporkan mengunjungi Israel bersama Jared Kushner, menantu Trump, dan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza. Mereka bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas rencana masa depan wilayah tersebut.

Rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir, untuk bertemu dengan kelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengambil alih pengelolaan Gaza.

Namun, pelaksanaan rencana perdamaian masih menghadapi berbagai hambatan politik. Sikap pemerintah Israel terhadap pengaturan masa depan Gaza dan persoalan siapa yang berwenang mengelola wilayah tersebut tetap menjadi tantangan utama.

Greenstock menilai peran Blair dalam Dewan Perdamaian menghadapi kesulitan. Ia juga mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan lembaga tersebut terhadap konflik Palestina-Israel.

Kontroversi ini memperlihatkan bahwa upaya membangun perdamaian di Gaza tidak hanya berhadapan dengan persoalan keamanan dan rekonstruksi. Pengakuan atas identitas Palestina, sejarah konflik, dan hak politik rakyat Palestina juga menjadi bagian penting dari perdebatan mengenai masa depan wilayah tersebut.