Sekelompok Anggota Parlemen Iran Desak Teheran Keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

54 menit yang lalu 1

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Sekolompok anggota dewan perwakilan rakyat Iran dikutip Mehr News, Selasa (15/9/2026) mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan evaluasi terhadap keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Mereka menilai perjanjian itu telah gagal melindungi fasilitas nuklir Iran atau memberikan keuntungan keanggotaan yang dijanjikan sebelumnya.

Lewat pernyataan mereka, NPT yang didasarkan pada sebuah keseimbangan timbal balik atas "komitmen terhadap non-proliferasi" dan "memberikan garansi kepada anggota atas hak dan keamanan" tapi beberapa tahun belakang dan khususnya terkait perkembangan terbaru telah terbukti bahwa struktur internasional dalam perjanjian NPT telah menjadi tidak efektif sama sekali, diskriminatif dan tak mampu dalam mengamankan hak hukum minimal Iran.

Para anggota dewan membeberkan empat alasan perlu dan segeranya Iran menarik diri dari NPT dan mendefinisikan olah kerja sama saintifik, teknis, dan hukum baru dengan negara-negara sekutu.

Pertama, mereka mengatakan bahwa NPT sudah tidak efektif dalam mengamankan fasilitas nuklir Iran. Fasilitas nuklir untuk perdamaian di bahwa pengawasan seharusnya menikmati perlindungan internasional level tertinggi dan imunitas atas ancaman atau serangan militer. Namun demikian, badan yang bertanggung jawab tidak mengambil langkah penangkal atas aksi ancaman terbuka dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, malah efektif mendukung serangan melalui sikap diam dan pasifnya.

Alasan kedua, serangan musuh terhadap infrastruktur dan pembunuhan terhadap ilmuwan, termasuk serangan langsung, sabotase terorganisasi, dua perang belakangan ini, dan ancaman berulang dari Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk melancarkan serangan nuklir terhadap Iran. Itu semua, menurut mereka, adalah bukti tak terbantahkan bahwa menerima pengawasan maksimal telah membawa Iran pada ketiadaan keamanan dan menjadikan pengawasan itu alat untuk mengidentifikasi dan menargetkan komponen pembangkit tenaga nuklir Iran.

Ketiga, anggota dewan mengatakan Iran selama ini sama sekali tidak merasakan keuntungan dari keanggotaan NPT. Meski selalu mematuhi kewajiban dan menerima pengawasan yang tidak pernah terjadi di manapun sebelumnya, Iran selalu ditolak haknya atas Pasal 4 NPT, khususnya non-diskriminasi akses terhadap teknologi damai dan kerja sama internasional, dan alih-alih menghadapi sanksi-sanksi berat yang berat yang ilegal dan tak berdasar.

Keempat, mereka menilai inspeksi IAEA telah menjadi sebuah tipu muslihat bagi spionase dan tekanan politik berlanjut daripada sebuah alat verifikasi, contoh terakhir adalah file nuklir Iran yang disodorkan IAEA ke Dewan Keamanan PBB. Para anggota dewan merujuk pada Pasal 10 NPT, yang memberikan anggota hak untuk menarik diri dari perjanjian jika memutuskan bahwa peristiwa luar biasa terkait dengan masalah terkait perjanjian telah menghancurkan kepentingan tertingginya, dalam tiga bulan pemberitahuan sebelumnya kepada anggota dan Dewan Keamanan PBB.

Para anggota dewa Iran mengatakan bahwa dengan adanya ancaman eksistensial yang berlanjut, agresi terbuka terhadap wilayah dan fasilitas nuklir Iran, dan ketidakefektivan absolut dari jaminan internasional, kepentingan tertinggi Iran dan keamanan nasional dalam bahaya dan situasi luar biasa. Mereka meminta Dewan Parlemen Iran mengaktivasi proses hukum agar Iran bisa menarik diri dari NPT dan mendefinisikan kerja sama internasional baru dengan kawan-kawan Iran sesegera mungkin, sesuai dengan aturan internal parlemen.