Alasan Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales Mau Pisah dari Inggris

Jakarta, CNN Indonesia --

Para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berkumpul di ibu kota Wales, Cardiff, pada Senin (14/9) untuk membahas kemungkinan merdeka dari Inggris.

Pemimpin Skotlandia John Swinney, pemimpin Wales Rhun ap Iowerth, dan pemimpin Irlandia Utara Michelle O'Neill meneken kesepakatan bersama yang menyatakan hak untuk "menentukan nasib sendiri".

Para pemimpin yang mewakili tiga partai, yakni Partai Nasional Skotlandia (SNP), Plaid Cymru di Wales, dan Sinn Fein di Irlandia Utara, menginginkan otonomi yang lebih besar dari Britania Raya yang berujung pada kemerdekaan.

Meski begitu, ada perbedaan pandangan di antara mereka, terutama mengenai referendum dan jangka waktu.

Alasan ketiga wilayah ingin merdeka dari Britania Raya

Partai Sinn Fein selaku partai berkuasa di Irlandia Utara berhaluan pro-persatuan dan kemerdekaan Irlandia.

Pada 1949, Republik Irlandia (dahulu Irlandia Selatan) mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari monarki Inggris dan berpisah dengan Irlandia Utara, salah satunya karena perbedaan politik dan identitas.

Rakyat Irlandia Utara, yang dahulu memilih tetap bersama Britania Raya, kemudian terbelah, dengan satu pihak tetap ingin berada dalam Britania Raya, sementara pihak lain ingin bersatu kembali dengan Republik Irlandia.

Partai Sinn Fein kemudian muncul dengan tujuan ingin bersatu kembali dengan Irlandia dan membentuk negara yang terbebas dari Westminster. Jajak pendapat terbaru menunjukkan ada peningkatan dukungan untuk kemerdekaan di Irlandia Utara, the Guardian.

Untuk kasus Skotlandia, pemerintah wilayah tersebut merasa bahwa kekuasaan pemerintah Britania Raya terlalu besar dan sering kali kebijakannya bertentangan dengan pilihan masyarakat Edinburgh.

Salah satunya, ketika mayoritas warga Skotlandia memilih Britania Raya tetap berada di Uni Eropa dalam referendum 2016.

Ketika Inggris akhirnya memilih keluar tanpa mempertimbangkan pendapat Skotlandia, warga mulai memikirkan kembali nasib mereka di bawah Inggris.

Skotlandia sebetulnya punya institusi pemerintahan sendiri sejak devolusi 1999 yang mencakup parlemen dan pemerintah. Namun, pemerintah Skotlandia hanya menangani kesehatan, pendidikan, sebagian pajak, hukum, dan kebijakan domestik tertentu.

Hal-hal lain seperti pertahanan, luar negeri, imigrasi, konstitusi, dan sebagian besar kebijakan makroekonomi dikendalikan oleh Britania Raya.

Pada 2014, Skotlandia sempat menggelar referendum usai diberi lampu hijau oleh Inggris. Hasilnya, 55 persen menolak keluar dari Britania Raya.

Saat ini, masyarakat Skotlandia masih terbelah, meskipun gerakan independen sangat kuat dan persisten.

Untuk Wales, situasi di wilayah ini cukup berbeda. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga belum ingin berpisah dari Inggris, dikutip dari the Conversation.

Meski begitu, kelompok nasionalis merasa Wales kerap didiskriminasi oleh pemerintah Britania Raya. Keputusan yang dibuat di London sering kali tidak mencerminkan preferensi warga Wales.

Oleh sebab itu, sebagian orang Wales lebih memilih diberi lebih banyak perhatian dan kewenangan oleh Inggris. Hanya sebagian kecil yang menyuarakan kemerdekaan.

(isa/bac)