Sekda Jabar pastikan pemprov tak akan ajukan pinjaman dalam APBD 2027

1 jam yang lalu 3

Tidak ada. Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada rencana pinjaman di 2027. Kita akan optimalkan yang ada, baik dari sisi pendapatan, demikian juga dari sisi belanja

Bandung (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, Pemprov Jabar dipastikan tidak akan mengajukan skema pinjaman daerah baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Herman mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menginstruksikan agar postur anggaran 2027 difokuskan penuh pada optimalisasi sektor pendapatan daerah serta rasionalisasi alokasi belanja yang ketat.

"Tidak ada. Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada rencana pinjaman di 2027. Kita akan optimalkan yang ada, baik dari sisi pendapatan, demikian juga dari sisi belanja," ujar Herman Suryatman selepas rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov Jabar mematok target pendapatan daerah sebesar Rp29,35 triliun, rencana belanja daerah Rp27,58 triliun, penerimaan pembiayaan Rp74,37 miliar, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,84 triliun.

Menanggapi potensi tunda bayar atas sejumlah paket pekerjaan fisik tahun 2026 buntut dari batalnya rencana pinjaman ke PT SMI akibat tidak mengantongi rekomendasi Kemendagri, Herman menyebut bahwa tunda bayar secara aturan tidak boleh direncanakan sejak awal.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau pergerakan arus kas dan realisasi pendapatan serta pengeluaran sepanjang pelaksanaan anggaran berjalan.

"Tunda bayar itu kan tidak boleh direncanakan, ya. Jadi kita optimalkan yang ada. Nanti kita lihat saja di perjalanan. Ya, prinsipnya pendapatan dioptimalkan, belanja dirasionalkan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang di luar jangkauan tentu nanti kita lihat di perjalanan. Yang jelas Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tunda bayar dimungkinkan tetapi tidak boleh direncanakan," ucap Herman.

Selain mengunci kebijakan tanpa utang baru, Pemprov Jabar mengalokasikan alokasi dana cadangan sebesar Rp50 miliar dalam RAPBD 2027.

Herman membeberkan bahwa alokasi tersebut disiapkan sebagai bantalan fiskal untuk merespons kondisi darurat dan mendesak di lapangan, khususnya penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mitigasi bencana alam.

"Saya kira BTT kan kewajiban kita untuk antisipasi terutama untuk mitigasi bencana alam ya. Karena BTT itu dua variabelnya, karena kedaruratan, karena kemendesakan. Dua-duanya harus kami antisipasi, angkanya seperti tadi disampaikan," kata Herman menambahkan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya