RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola dan Pengawas Aset di Bawah Presiden

Jakarta, NU Online

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di DPR RI mengusulkan dua lembaga terpisah untuk menangani aset hasil tindak pidana yaitu badan pengelola dan badan pengawas, yang keduanya ditempatkan di bawah Presiden. Usulan ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan akhir.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyampaikan usulan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Soedeson menyebut Panja menerima masukan dari sejumlah unsur masyarakat yang meminta fungsi penindakan, yakni penyidikan dan penuntutan, dipisahkan dari fungsi pengelolaan dan pengawasan aset. 

"Kami juga memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden," ujar Soedeson.

Ia menjelaskan bahwa pemisahan itu dimaksudkan agar pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan tidak bercampur dengan kepentingan aparat penindak. Dengan badan yang dipimpin seorang kepala, Panja berharap risiko penyusutan nilai aset sitaan dan penyimpangan di internal dapat ditekan.

Menurut Soedeson, rincian kewenangan, struktur, cara kerja, hingga penggajian badan tersebut tidak diatur dalam RUU dan diserahkan kepada pemerintah. Ia juga menyatakan penempatan badan di bawah Presiden sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Badan ini kita taruh di bawah Presiden, sehingga hampir 100 persen sejalan dengan pendapat umum dari masyarakat yang menginginkan agar badan pengelola ini independen," katanya.

Sebelumnya, dalam pembahasan RUU yang sama bersama Komisi III DPR RI, pemerintah menyatakan terbuka membentuk badan khusus untuk mengelola aset hasil tindak pidana. Draf RUU ini juga memuat mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan badan itu akan dibentuk oleh presiden. Ia menyebut pemerintah berharap lembaga tersebut mampu mengelola aset secara profesional, transparan dan akuntabel agar aset yang dirampas negara tidak ditangani sembarangan.

"Penataan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan yang dibentuk presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Eddy Hiariej di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Eddy menyatakan pemerintah bersedia membahas RUU tersebut secara mendalam bersama DPR RI sesuai mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Tanggapan resmi pemerintah, katanya, akan disampaikan secara rinci melalui daftar inventaris masalah (DIM).

Ia menilai pengaturan perampasan aset dibutuhkan untuk menangani kejahatan bermotif ekonomi. Menurutnya, korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan perpajakan merugikan keuangan negara serta dapat mengganggu perekonomian nasional dan upaya mencapai tujuan negara.

"Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana terorganisasi dan bermotif ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan perpajakan berpotensi menghambat Indonesia untuk mencapai tujuan negara tersebut karena sangat merugikan keuangan negara dan mengancam perekonomian nasional," kata Eddy.