2 jam yang lalu
3
Jakarta, NU Online
Sistem penjurusan di jenjang SMA yang sempat dihapus dalam penerapan Kurikulum Merdeka akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027/2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menanggapi rencana tersebut, akademisi pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan menilai perubahan sistem penjurusan yang terus berganti menunjukkan belum adanya arah pendidikan nasional yang konsisten.
“Menurut saya sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak punya visi pendidikan yang jelas, tidak punya blueprint pendidikan yang jelas,” ujar Edi Subkhan kepada NU Online, Rabu (11/11/2026).
Menurut Edi, perubahan kebijakan yang terus-menerus membuat guru dan siswa menjadi pihak yang paling terdampak.
“Kebijakan yang selalu gonta-ganti itu, yang menjadi korban kan memang selalu guru dan siswa di sekolah begitu ya, karena ketidakjelasan dari politik kebijakan pendidikan di atas,” katanya.
Ia menjelaskan, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada masa penerapan Kurikulum Merdeka sebelumnya merupakan upaya memberikan ruang fleksibilitas kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana studi lanjut.
Edi mengakui sistem tersebut belum sempurna dalam implementasinya, terutama terkait keterhubungan dengan sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Namun, menurutnya, solusi yang tepat bukan mengembalikan sistem lama secara penuh, melainkan memperbaiki kelemahan pelaksanaannya.
“Ketika problem di masa sebelumnya itu ada pada wilayah implementasi, sebenarnya maka hal yang bisa dilakukan sebenarnya kan memperbaiki implementasinya itu. Jadi bukan kemudian mengembalikan pada gagasan yang ada sebelumnya lagi yang sudah dievaluasi dan diperbaiki gitu ya,” katanya.
Edi menilai pengembalian sistem tiga jurusan, yakni IPA, IPS, dan Bahasa, merupakan langkah mundur karena tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin lintas disiplin.
Ia menilai kebijakan tersebut cenderung reaktif terhadap informasi bahwa siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak memiliki dasar keilmuan yang memadai. Padahal, menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui penyebab persoalannya.
“Kebijakan untuk mengembalikan penjurusan di SMA menjadi tiga IPA, IPS, dan Bahasa itu menurut saya juga sekadar responsif saja. Misalnya mendengarkan satu, dua informasi bahwa anak-anak yang studi lanjut di perguruan tinggi itu tidak punya dasar keilmuan yang memadai. Nah, itu kan informasi yang perlu dicari datanya, perlu digali lebih jauh. Maka kemudian mengapa mereka tidak memiliki basis keilmuan yang jelas sesuai dengan program studi yang mereka pilih. Nah, bisa jadi memang pilihan di SMA-nya keliru atau tidak memadai. Nah, itu kan berarti ada pada wilayah implementasi. Nah, itu sebenarnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Menurut Edi, sejumlah negara tidak menerapkan sistem penjurusan yang kaku. Siswa tetap memperoleh mata pelajaran dasar yang wajib diikuti, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mendalami bidang tertentu dan memilih mata pelajaran secara lebih fleksibel.
“Kalau kita perbandingkan dengan di banyak negara-negara maju, misalnya ada di Australia, Singapura, New Zealand, Inggris, Finlandia, nggak ada penjurusan yang sekaku itu, jadi lebih fleksibel. Ada mata pelajaran yang sifatnya memang dasar yang wajib diambil dan itu generik sifatnya. Terus kemudian nanti pada jenjang berikutnya sifatnya pendalaman, nah setelah itu ada pilihan-pilihan yang bisa diberikan secara lebih fleksibel,” terangnya.
Ia menegaskan, perubahan kebijakan pendidikan dalam waktu singkat berdampak langsung terhadap sekolah. Guru harus kembali menyesuaikan perangkat pembelajaran, sedangkan siswa perlu beradaptasi dengan sistem baru.
Edi juga mengingatkan bahwa sistem penjurusan di SMA perlu diselaraskan dengan mekanisme penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Jika kedua sistem tidak terhubung, perubahan tersebut justru dapat merugikan siswa yang hendak melanjutkan pendidikan.
“Sementara tidak semudah itu, karena ketika bicara soal peminatan dan penjurusan di SMA, kan berarti juga berbicara harus inline itu dengan bagaimana sistem yang ada di perguruan tinggi untuk bisa menerima itu. Kalau ini tidak juga dibicarakan, karena sekarang kementeriannya kan beda, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, maka juga justru akan merugikan siswa itu sendiri. Jadi bukan sekadar membingungkan, tapi juga merugikan siswa untuk studi lanjut,” kata Edi.
Karena itu, Edi berharap pemerintah tidak terburu-buru menetapkan format penjurusan baru. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data terhadap kelemahan sistem sebelumnya sebelum mengambil keputusan.
Ia mengatakan, sistem yang ideal bukan sekadar menghidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, melainkan membangun pola pendidikan yang memberikan dasar keilmuan kuat sekaligus ruang pilihan bagi siswa.
“Kalau pemerintah itu mau sabar, dalam arti mengikuti nalar pikir saintifik, berpikir secara ilmiah, mengembangkan kebijakan itu berdasarkan pada telaah ilmiah, berbasis data, informasi gitu, maka sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang menjadikan sistem mata pelajaran pilihan di periode Nadiem Makarim itu belum bisa berjalan secara optimal, apa kelemahannya, dan itu kemudian bisa dicari akar masalahnya, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Itu satu,” tuturnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan sistem sebelumnya, Edi mengajak pemerintah mempelajari praktik pendidikan di negara lain. Menurutnya, kecenderungan di sejumlah negara adalah menerapkan mata pelajaran wajib, pendalaman materi, dan pilihan yang lebih fleksibel, bukan membagi siswa secara kaku ke dalam tiga jurusan.
“Yang kedua, kita sebenarnya juga bisa mengetahui bahwa di negara-negara yang lain itu trennya memang bukan penjurusan secara kaku seperti itu. Tapi ada mata pelajaran yang sifatnya wajib, terus kemudian nanti ada pendalaman, dan ada pilihan yang lebih fleksibel. Dan ini menjadi tren yang ada di banyak negara-negara maju, yang kalau kita mau mendasarkan kategori majunya itu dari misalnya peringkat di PISA, ya memang negara-negara maju seperti China, Jepang, Korea, Singapura, Finlandia, dan Australia, dan seterusnya, memang seperti itu. Jadi, tidak dibagi secara kaku menjadi tiga: IPA, IPS, dan Bahasa,” ujarnya.
Edi menjelaskan, pembagian tiga jurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa berangkat dari klasifikasi rumpun keilmuan klasik, yakni sains, sosial, dan humaniora. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin banyak menggunakan pendekatan lintas disiplin sehingga pembagian tersebut dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan.
Menurutnya, sistem tiga jurusan cenderung mengakomodasi siswa yang pilihan studi lanjutnya sesuai dengan kategori keilmuan tersebut. Misalnya, rumpun sains untuk program studi kimia, fisika, dan biologi, serta rumpun sosial untuk sosiologi, antropologi, dan sejarah.
Sementara itu, bidang keilmuan yang berkembang secara lintas disiplin berpotensi tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam sistem penjurusan yang kaku.
“Nah, tapi di sisi yang lain ada rumpun-rumpun keilmuan yang berkembang secara interdisiplin, lintas disiplin, transdisiplin keilmuan. Ada jurusan-jurusan, prodi yang tidak hanya bisa secara tepat dikategorisasikan dalam ketiga rumpun klasifikasi keilmuan tadi itu. Psikologi misalnya, itu ya dia mix itu antara sains terus kemudian sosiologi, sosial, dan humaniora,” ujarnya.
Edi menambahkan, bidang keilmuan yang berkembang saat ini, seperti desain dan seni, tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam satu kategori jurusan tertentu. Menurutnya, pendekatan penjurusan yang kaku berpotensi membuat siswa tidak memperoleh bekal pengetahuan yang cukup kuat untuk melanjutkan studi, terutama pada program studi yang berkembang secara lintas disiplin.
“Jadi memang ini kalau menurut saya sekali lagi kemunduran, karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksistensi dari prodi atau jurusan yang ada,” pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·