Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa laporan APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) periode April 2026 menunjukkan kinerja fiskal Indonesia berada dalam kondisi baik dan melampaui prediksi pengamat.
Purbaya menyebut pemerintah akan merilis secara resmi laporan APBN KiTA dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (19/5). Ia memastikan hasil laporan tersebut mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang kuat.
"Yang penting gini, besok saya ini, akan ada APBN KiTA, laporan APBN KiTA sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurutnya, posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan eksternal global. Ia juga menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah.
Purbaya menjelaskan strategi pembangunan ekonomi pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara, tetapi juga mendorong peran aktif sektor swasta.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen merupakan hasil kombinasi kontribusi berbagai sektor ekonomi.
Purbaya menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi prestasi penting karena terjadi saat perekonomian global tengah mengalami tekanan.
"Kondisi fundamental ekonomi kita bagus. Fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN KiTA, yang sebagian menurut majalah Economist bilang (fiskal) kita berantakan. Enggak. Kita bagus sekali dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan," jelasnya.
Ia menambahkan percepatan ekonomi sudah mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal 2026.
Menurutnya, kebijakan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca juga: Makna pengakuan global atas insentif fiskal yang kredibel
Baca juga: KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng
Baca juga: Komisi XI DPR minta mitigasi berlapis cegah inflasi impor
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·